Kupang (Antara NTT) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengharapkan agar pemerintah pusat tidak menutup Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi NTT yang selama ini selalu menangani masalah perbatasan di daerah itu.
"Kalau boleh jangan sampai ditutup badan perbatasannya sebab perannya sangat penting, mengingat NTT berbatasan dengan dua negara sekaligus yaitu Timor Leste dan Australia," katanya, di Kupang, Selasa.
Menanggapi penyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengeluarkan surat per tanggal 31 Oktober 2016 dengan nomor 185.5/4070A/SJ tentang perangkat daerah pengelola perbatasan negara di provinsi dan kabupaten serta kota dapat membentuk biro dan bagian pengelola perbatasan negara pada sekterariat daerah provinsi.
Ia menyatakan, Pemprov NTT telah menyampaikan usulan pembatalan penutupan Badan Penggelola Perbatasan Provinsi NTT itu kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
"Peran Badan Pengelola Perbatasan ini sangat strategis, karena hingga saat ini masalah perbatasan di NTT masih menjadi persoalan yang sangat kompleks bagi warga-warga daerah perbatasan," katanya lagi.
Gubernur NTT itu mencontohkan daerah-daerah di kawasan perbatasan yang masih bermasalah adalah kawasan Naktuka di Kabupaten Kupang, kemudian di Kabupaten Timor Tengah Utara serta daerah-daerah perbatasan lainnya.
Frans Lebu Raya menambahkan, sejauh ini masalah perbatasan memang sangat kompleks, sehingga ia mengharapkan permasalahan batas negara antara RI-Timor Leste dapat diselesaikan dengan kebudayaan. Karena memang, NTT dan Timor Leste memiliki budaya yang sama.
"Kalau dengan budaya menurut saya semuanya akan berjalan dengan baik tanpa harus menimbulkan konflik," ujarnya pula.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT Paul Manehat ditemui secara terpisah mengaku sudah sempat mendapatkan informasi soal penutupan BPP NTT tersebut, namun belum pasti. "Kami sudah mendapat informasi, tetapi belum jelas apakah akan ditutup atau tidak," ujar dia.
