Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur menilai bahwa keputusan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mendaftarkan logonya untuk mendapatkan merek sudah sesuai prosedur dan UU yang berlaku.
Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkuham NTT Erni Mamo Li kepada ANTARA di Kupang, Kamis, (16/6/2022) mengatakan bahwa pendaftaran merek itu perlu dilakukan oleh individu atau lembaga untuk menjaga karya atau merek itu tidak dipakai atau digunakan oleh orang lain.
"Sesuai dengan syarat dan tata cara permohonan merek, diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 4, dimana salah satu syarat pendaftaran merek adalah harus mencantumkan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa," katanya.
Menurut dia apa yang dilakukan oleh BPOLBF itu sudah sesuai ketentuan atau sama seperti individu atau lembaga lain yang memproses pendaftaran mereknya.
Erni menambahkan bahwa tidak masalah jika BPOLBF melakukan hal tersebut, karena itu merupakan haknya untuk melindungi apa nama/merek dari kelembagaan sesuai nomenklatur yang melekat padanya berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar hukum keberadaan.
Menurut dia, jika berbicara monopoli, sepanjang kerja BPOLBF tidak keluar dari kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan monopoli.
Karena memang sebagaimana diketahui bahwa BPOLBF adalah satuan kerja di bawah Kemenparekraf yang dibentuk berdasarkan Perpres 32 Tahun 2018 untuk melakukan percepatan pembangunan pariwisata terintegrasi di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
"Jadi pendaftaran merek itu hak setiap orang atau lembaga. Kita tidak membatasi orang untuk mendaftar," tambah dia.
Untuk diketahui, pada 2020, BPOLBF selesai membuat logo kelembagaan yang berbentuk Komodo dengan tubuh dan ekor menyerupai satu kesatuan peta pulau Flores, Lembata, Alor, dan Bima yang merepresentasikan 11 kabupaten yang menjadi zona koordinatif BPOLBF.
Logo tersebut kemudian didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) BPOLBF pada Direktur Jenderal (Dirjen) KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) pada 30 Desember 2020, dengan nomor pendaftaran IDM000943402 dan dengan jangka perlindungan hak atas Merek tersebut selama 10 tahun mulai dari tanggal penerimaan logo, yaitu 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2030.
Dengan begitu maka BPOLBF secara sah telah menjadi pemegang merek atas logo tersebut, dengan klasifikasi Merek Kelas 39.
Sistem Klasifikasi Merek merupakan pengelompokan atas bidang usaha yang dijalankan menggunakan Merek yang telah didaftarkan pada Ditjen KI sebagai tolak ukur global dalam perlindungan dan pendaftaran Merek.
Dari 45 Kelas Klasifikasi Merek, BPOLBF masuk dalam Kelas klasifikasi 39, dengan klasifikasi Transportasi dan Perjalanan.
Kedepannya BPOLBF sendiri akan berubah status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk bukan hanya sekedar untuk mengelola keuangan negara, tetapi juga sebagai wadah baru pembaruan manajemen keuangan sektor publik (reformasi keuangan negara) yang dalam pelaksanaannya seluruh pemasukan dari hasil pengelolaan aset BPOLBF nantinya tidak mengutamakan mencari keuntungan, tetapi untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik.
Baca juga: BPOLBF target kunjungan wisatawan ke Ende 200 ribu orang per tahun
BLU merupakan inovasi pembaruan manajemen keuangan sektor publik dan menjadi solusi pemerintah di tengah persaingan pasar global dengan tujuan untuk melayani publik dan sekaligus bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan layanan publik melalui pemasukan dan pengelolaan keuangan dari penerapan bisnis sehat yang dilakukan oleh BLU.
Baca juga: BPOLBF promosikan Ende lewat Bumi Pancasila Ende
Dengan demikian, penentuan Klasifikasi Merek Barang dan atau Jasa Kelas 39 yang dimiliki BPOLBF berupa LOGO Lembaga yang telah tersertifikasi HaKI dibuat selain untuk perlindungan hukum atau jaminan terhadap Hak Merek dan Hak Ekonomi dari kekayaan intelektual produk barang dan atau jasa yang akan dihasilkan atau diproduksi oleh kelompok-kelompok binaan dan pendampingan UMKM lokal pada saat BPOLBF berstatus BLU nanti.
