Penyaluran KUR di NTT bertambah Rp1 triliun

id kur ntt,penyaluran kur ntt,penerima kur ntt,nilai kur ntt,djpb ntt,kemenkeu,ntt

Penyaluran KUR di NTT bertambah Rp1 triliun

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo (kanan). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

Penyaluran KUR di NTT terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, nilainya bertambah sebesar Rp1 triliun sepanjang 2022 dengan penambahan sebanyak 6.557 debitur...
Kupang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank-bank di Nusa Tenggara Timur bertambah sebanyak Rp1 triliun sepanjang tahun 2022 sehingga total yang KUR yang tersalurkan hingga Januari 2023 sebanyak Rp4.06 triliun.

"Penyaluran KUR di NTT terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, nilainya bertambah sebesar Rp1 triliun sepanjang 2022 dengan penambahan sebanyak 6.557 debitur," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo ketika dikonfirmasi di Kupang, Jumat, (28/1/2023).

Ia mengatakan hal itu berkaitan progres penyaluran KUR dari perbankan untuk mendukung sektor usaha masyarakat di NTT.

Penyaluran KUR terbesar, kata dia dicatatkan oleh Bank BRI diikuti BNI dan Mandiri.

Ia menjelaskan, sumber dana penyaluran KUR berasal dari perbankan, namun pemerintah memberikan subsidi suku bunga untuk meringankan beban masyarakat atau debitur.

Catur mengatakan meskipun nilai KUR yang disalurkan terus meningkat serta jumlah debitur bertambah, namun terdapat tantangan dari aspek sasaran yaitu KUR untuk sektor produksi yang masih belum optimal, khususnya pada lapangan usaha pertanian yang menjadi sektor unggulan di NTT.

"Perlu adanya peningkatan peran KUR dalam ekosistem pengembangan sektor pertanian dan peternakan untuk mendukung Program Tanam Jagung Panen Sapi yang dijalankan pemerintah Provinsi NTT.

Tantangan lain, kata dia, pemerintah daerah dan lembaga penyalur belum optimal dalam memanfaatkan sistem informasi kredit program (SIKP) sebagai basis data tunggal calon debitur potensial penerima KUR sehingga asistensi dan pendampingan perlu ditingkatkan.

Pemerintah daerah, katanya, sebetulnya memiliki akses kepada SIKP sehingga mereka bisa melakukan kurasi terhadap calon debitur untuk dimasukkan dalam sistem sehingga nantinya penyaluran KUR tinggal merujuk pada data yang ada dalam sistem tersebut.

"Ini juga untuk mengurangi biaya dari perbankan untuk mencari calon debitur potensial. Jadi, ini area yang ingin kita tingkatkan di 2023 ini untuk mendorong inklusi keuangan di masyarakat," katanya.

Baca juga: Kemenkeu sebut 139 desa di NTT siap salurkan dana desa


Baca juga: Kemenkeu catat 91.061 KPM di NTT menerima bantuan subsidi upah