Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengemukakan bahwa partainya sedang mengkaji peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur.
"Kami sedang mematangkan kajian dengan para ahli," kata Muhaimin di Jakarta, Senin, (30/1/2023).
Ia menjelaskan peniadaan jabatan gubernur karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif dan disertai alokasi anggaran besar
"Tahap pertama ditiadakan karena fungsi gubernur hanya penyambung antara pemerintah pusat dan daerah," katanya menegaskan.
Hal itu juga disampaikan Muhaimin saat memberikan sambutan pada Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Senin.
Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan saat ini sistem politik era reformasi harus dievaluasi secara keseluruhan.
"PKB mengusulkan pemilihan langsung hanya pemilihan presiden dan pemilihan bupati dan wali kota," ujarnya.
Muhaimin mengatakan melalui forum sarasehan itu, pihaknya akan minta para pakar dan tokoh untuk memberikan refleksi sekaligus rekomendasi-rekomendasi, khususnya rekomendasi politik untuk perjuangan PKB dan NU pada masa yang akan datang.
Sejumlah narasumber yang hadir dalam sarasehan itu, di antaranya K.H. Said Aqil Siroj, K.H. As'ad Said Ali, K.H. Masdar Farid Mas'udi, Fachry Ali, K.H. Ahmad Baso, Sudjiwo Tejo, hingga Nyai Hj. Badriyah Fayumi.
Baca juga: Pengamat sebut pembentukan sekber bukti koalisi Gerindra-PKB makin solid
Baca juga: Pengamat : Sekber Gerindra-PKB jadi ruang bangkitkan militansi
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhaimin Iskandar: PKB kaji peniadaan jabatan gubernur
PKB kaji peniadaan jabatan gubernur
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan pidato dalam kegiatan Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Jakarta, Senin (30/1/2023). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan sarasehan nasional peringatan satu abad atau 100 tahun Nadhlatul Ulama (NU) dengan tema "Satu Abad Kebangkitan Ulama Menuju Masa Depan Kebangkitan Bangsa". ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww
...Tahap pertama ditiadakan karena fungsi gubernur hanya penyambung antara pemerintah pusat dan daerah, katanya menegaskan
