Kupang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai siaga pengawasan menuju satu tahun pelaksanaan Pemilu 2024 dengan meluncurkan komunikasi digital pengawasan partisipatif sekaligus meluncurkan aplikasi "Jarimu Awasi Pemilu".
"Satu tahun menjelang pelaksanaan Pemilu, penyelenggara Pemilu 2024 sudah harus bersiaga untuk melakukan tugas sebagai pengawas Pemilu agar lebih optimal lagi," kata pelaksana tugas Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Magdalena Yuanita Wake di Kupang, Selasa, (14/2/2023).
Magdalena Yuanita Wake mengatakan hal itu dalam kegiatan deklarasi siapa pengawasan pemilu 2024 bersama para wartawan dan peluncuran aplikasi "Jarimu Awasi Pemilu"
Ia mengatakan penyelenggara Pemilu 2024 tinggal satu tahun sehingga banyak persiapan yang dilakukan Bawaslu terkait pengawas pemilu.
Dia mengatakan siaga pengawasan pemilu merupakan simbol dari pengawasan dilakukan Bawaslu menuju satu tahun penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Siaga pengawasan pemilu ini dilakukan sebagai bentuk penguatan dan sinergitas pencegahan hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat dan hubungan partisipasi masyarakat dengan pihak terkait dalam pemilu 2024," kata Magdalena Yuanita Wake.
Selain itu kata dia dengan siaga pengawas pemilu 2024 sebagai bentuk ajakan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas.
Ia mengatakan dalam waktu satu tahun ke depan Bawaslu akan terus melakukan perbaikan baik fasilitas guna mendukung kegiatan pengawasan dalam pemilu 2024.
Menurut dia pelaksanaan kegiatan siaga pengawasan Pemilu 2024 dan peluncuran aplikasi "Jarimu Awasi Pemilu) juga dilakukan secara serempak oleh Bawaslu kabupaten/kota di NTT.
"Kami berharap dengan dilakukan siaga pengawasan tidak hanya sekedar simbolis semata tetapi memiliki manfaat dalam kualitas pengawasan pemilu 2024 menjadi lebih baik," kata Magdalena Yuanita Wake yang juga merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi NTT.
Baca juga: Gubernur Laiskodat upayakan honorer Bawaslu di NTT tetap bekerja
Baca juga: Bawaslu NTT: Penertiban baliho bakal caleg kewenangan pemda
