Kupang (ANTARA) - Bupati Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Korinus Masneno mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting menjadi program prioritas pemerintah daerah (pemda) setempat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
"RKPD yang sedang dibahas dalam forum perangkat daerah Kabupaten Kupang tahun 2023 merupakan rencana kerja terakhir periode RPJMD tahun 2019-2024, sehingga pertemuan yang dilakukan itu merupakan media paling konstruktif bagi semua perangkat daerah guna mendesain seluruh rencana pembangunan sesuai bidang tugasnya pada tahun 2024 nanti," kata Bupati Kupang Korinus Masneno di Kupang, Selasa, (28/3/2023).
Ia berharap pembahasan RKPD tahun 2024 disusun dengan orientasi pada tujuan dan sasaran RPJMD yang belum optimal pencapaiannya dan prioritas pada pembangunan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
Selain itu juga difokuskan pada upaya penurunan inflasi dan pengentasan rawan pangan, rawan bencana, serta percepatan realisasi standar pelayanan minimal pada enam urusan wajib pelayanan dasar.
Korinus Masnen berharap setiap pimpinan OPD memastikan semua usulan aspirasi masyarakat melalui musrenbang kecamatan dan pokok pikiran DPRD yang telah dimasukkan dalam aplikasi Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (SIPD)-RI dapat diakomodir dalam rancangan rencana kerja.
"Hindari alokasi anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan. Dahulukan kepentingan pembiayaan pada kegiatan yang mampu berkontribusi pada peningkatan kinerja OPD dan daerah melalui indikator yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kupang tahun 2019-2024," katanya.
Korinus Masneno mengapresiasi perangkat daerah yang dengan segala upaya telah membuat pembangunan di Kabupaten Kupang terus menggeliat.
"Sasaran utama pembangunan adalah manusianya yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi. Pembangunan fisik bukan yang utama, tapi demi meningkatkan pelayanan. Jangan karena ego dan sombong lalu mengorbankan rakyat," ujarnya.
Bupati juga mengingatkan agar perangkat daerah yang telah diberi mandat sebagai koordinator gerakan orang tua asuh anak stunting di setiap kecamatan segera melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tercapai target penurunan jumlah anak stunting di Kabupaten Kupang.
Baca juga: Kota Kupang perkuat pemberdayaan ekonomi atasi kemiskinan ekstrem
Baca juga: Pengamat: Alokasi APBN Rp34 triliun diharapkan mampu entaskan kemiskinan NTT
