Ambon (ANTARA) - Sebagian rumah warga di kota-kota besar seperti Jakarta, selama beberapa tahun terakhir ini makin banyak yang bagian rooftop-nya dipasangi lempengan papan sirkuit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.
Bahkan sudah ada perusahaan pengembang yang berani menawarkan promo rumah elite dengan dilengkapi PLTS atap.
Di satu sisi, PLTS atap merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT) yang sekarang gencar dikembangkan Pemerintah guna mengantisipasi makin menipisnya sumber-sumber energi berbahan bakar fosil.
Selain itu, PLTS atap juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan gas buang seperti pembangkit listrik BBM.
Namun di sisi lain, biaya pemasangan PLTS atap masih tergolong mahal untuk strata masyarakat tertentu bila sasarannya untuk kategori rumah tangga.
"PLN sangat mendukung program PLTS Atap, tetapi untuk kondisi saat ini penggunaannya masih sebatas gedung kantor pemerintah karena berbagai alasan," ujar Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah Maluku-Maluku Utara Maman Sulaeman saat sosialisasi PLTA atap.
Keterbatasan itu, misalnya,teknologi PLTS yang belum terlalu mumpuni karena baterai untuk menyimpan energi sangat mahal dan paling tahan lama hanya dua tahun.
Kemudian, bila biaya sambung PLN hanya Rp1,3, juta, sementara untuk PLTS berada di kisaran Rp20 juta hingga Rp30 juta.
Di Maluku saat ini terdapat 27 lokasi sistem PLTS yang gabung dengan PLTD dan bisa menghemat biaya BBM sebanyak 3.682.000 liter per tahun dan hemat biaya pemeliharaan Rp5 miliar per tahun.
Bila pelanggan dari berbagai kalangan yang berkeinginan menambah pasokan baru sumber energi listrik dari PLTS atap maka mereka harus menanggung sendiri. PLN tidak menanggung biaya pemasangannya karena memang sifatnya mandiri.
Pada saat pelanggan ingin menambah sumber pasokan untuk mendapatkan energi baru terbarukan berupa PLTS atap harus mempunyai biaya tambahan. Namun, biaya tambahan ini yang tidak diatur sebagai regulasi kelistrikan oleh perusahaan setrum negara tersebut.
Pelanggan PLN di Maluku dan Maluku Utara saat ini tercatat 758.000 dan tidak mungkin PLN menanggung biaya pemasangan PLTS atap, sebab untuk melistriki semua wilayah, termasuk daerah terpencil, sangat besar biayanya.
Meski demikian, BUMN tersebut senang bila ada tambahan sumber daya baru berupa PLTS atap karena berarti biaya operasional PLN berkurang, apalagi biaya pokok produksi sudah di atas Rp4.000 per KWh, sementara harga jual rata-rata di daerah ini hanya Rp1.200.
Gedung pemerintah
