Kupang (ANTARA News NTT) - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Ignatius Rendroyoko menargetkan rasio elektifikasi di NTT akan naik menjadi 80 persen dari jumlah sebelumnya yang hanya mencapai 60 persen pada 2018.
"Saat ini rasio elektrifikasi di NTT baru mencapai 60 persen. Tahun ini sampai akhir tahun 2019 kami targetkan mencapai 80 persen," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin (21/1) usai acara pisah kenal dengan GM PLN NTT sebelumnya Christyono yang mendapat tugas baru sebagai GM PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
Ia mengatakan bahwa angka rasio elektrifikasi akan terus ditingkatkan setiap tahun sehingga menjadi 100 persen, agar seluruh rumah di setiap desa di NTT sudah berlistrik. "Kami pastikan tahun ini seluruh desa di NTT sudah berlistrik," katanya menegaskan.
Yoko, demikian sapaan akrab Ignatius Rendroyoko yang juga pernah menjadi GM PLN Area Kupang 10 tahun yang lalu itu menambahkan jika seluruh desa sudah dialiri listrik, nantinya kepala keluarga yang menentukan ratio elektrifikasi.
"Kita akan kejar ke 100 persen rasio elektrifikasinya dan membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun lagi," katanya dan menambahkan saat ini, dari target 1.200 desa di provinsi berbasis kepulaun itu yang akan dialiri listrik tersisa 770 desa.
"Artinya bahwa saat ini baru ada 430 desa yang sudah dialiri listrik, karena ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti topografis wilayah serta medan jalan yang berat dan rumah penduduk yang berjauhan," ujar dia.
Baca juga: Ignatius Rendroyoko jadi GM PLN wilayah NTT
Namun, apapun alasannya, kata dia, PLN tetap berusaha untuk melistriki rumah penduduk yang belum tersentuh aliran dari PLN. "Ini tantangan yang harus kami meski harus ekstra usaha," katanya.
Kendala lain ialah adanya keterbatasan masyarakat untuk membayar biaya pemasangan listrik. Karena itu, PLN telah membahas persoalan ini bersama pemerintah provinsi.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membantu biaya pemasangan listrik warga tidak mampu lewat dana corporate social responsibility (CSR) perusahan, bantuan pemerintah daerah, maupun Kementerian Sosial.
"Dari sisi kontraktor listrik, ada skema yang membuat kita tawarkan kepada pelanggan untuk mendapatkan sambungan listrik dengan harga murah," ujarnya.
Sementara itu pejabat lama Christiyono dari pengalaman yang ia temui selama menjabat sebagai GM PLN di NTT selama satu tahun mengatakan persoalan aksesibilitas di NTT tidak gampang, sebab banyak desa di provinsi itu hanya bisa diakses lewat laut.
Kondisi tersebut membuat PLN harus bekerja keras dengan sumber daya yang terbatas untuk membawa listrik ke desa-desa tersebut. Selain itu banyaknya desa belum berlistrik akibat pemekaran desa yang berlangsung setiap tahun.
"Kita sudah menyiapkan dana dan peralatan tetapi aksesbilitas ke desa sulit. Kalau sudah begitu, kita harus mencari jalan yang lain, dan tentunya butuh kerja keras, tuntas, dan iklas," demikian Christyono.
Baca juga: PLN NTT terangi 425 desa selama 2017-2019
