“Ada dampak jangka panjang pendidikan anak usia dini terhadap prestasi akademik serta perkembangan sosial dan emosional,” ujar dia.
Gamal juga menyampaikan bahwa beberapa negara maju, seperti Inggris dan Australia, telah menerapkan kewajiban pendidikan formal sejak usia lima tahun.
“Di Australia, pendidikan wajib dimulai pada usia lima atau enam tahun,” kata dia.
Sebelumnya, diketahui Mendikdasmen Abdul Mu’ti telah memastikan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan program wajib belajar 13 tahun. Hal itu juga menjadi bagian dari Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Mu’ti menegaskan bahwa wajib belajar dalam implementasinya hanya 12 tahun, lalu ditambah satu tahun pada pendidikan prasekolah.
Menurutnya, pendidikan prasekolah akan menjadi fondasi bagi perkembangan peserta didik di sekolah.
Program wajib belajar 13 tahun itu pun menjadi salah satu program prioritas Kemendikdasmen yang dipaparkan Mu'ti pada rapat kerja perdananya bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (6/11).
Baca juga: Kemendikbud janji dosen PPPK menjadi PNS sebelum pemerintahan baru
Baca juga: Kemdikbud RI mentransformasi pembelajaran berbasis digital di NTT
Baca juga: Kemendikbud tanggapi protes Malaysia terkait Bahasa Indonesia di UNESCO
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR dukung program wajib belajar 13 tahun dari Kemendikdasmen