Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan hilirisasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.
"Hilirisasi ini bagian dari program prioritas dan Astacita Bapak Presiden RI Prabowo Subianto," ujar Nusron saat ditemui di Kementerian ATR, Jakarta pada Kamis.
Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung hilirisasi, terlebih lagi hilirisasi di bidang energi.
"Karena itu kita harus mendukung hilirisasi, apalagi hilirisasi di sektor energi. Jadi ini dobel prioritas. jadi prioritasnya yang pertama adalah energi dan kedua adalah hilirisasi," katanya.
Dia menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan merumuskan apa saja yang menjadi kewenangannya.
"Kita pasti akan merumuskan apa saja yang menjadi kewenangan Kementerian ATR. Yang pertama pasti mengenai informasi tanah, kemudian penyediaan tanah, asas dimensi tata ruang, lalu mempercepat proses-proses perizinan yang berkaitan dengan dunia pertanahan. Supaya apa? Supaya kata kuncinya masalah hilirisasi adalah percepatan, kemudian ada hasil dan sebagainya," katanya.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga menyampaikan bahwa rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional rencananya akan digelar pada Jumat pagi 16 Januari 2025.
"Rapatnya besok pagi," ujar Nusron.
Baca juga: Menteri Nusron Wahid serahkan sertifikat tanah milik Gereja Kristen Pasundan
Baca juga: Menteri ATR pastikan layanan pertanahan tanpa diskriminasi
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
Dalam Satgas tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.
Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo tersebut, menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri ATR: Hilirisasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI
