KPU RI berhak menetapkan hasil Pemilu DPR-RI

id pleno

Thomas Dohu. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)

"Penetapan hasil final Pemilu DPR dan juga Pemilu Presiden pada 17 April 2019 merupakan kewenangan dan haknya KPU RI," kata Thomas Dohu.
Kupang (ANTARA) - Ketua KPU Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu mengatakan penetapan hasil final Pemilu DPR dan juga Pemilu Presiden pada 17 April 2019 merupakan kewenangan dan haknya KPU RI.

"Hasil pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk DPR dan Pilpres akan dibawa ke Jakarta untuk pleno rekapitulasi nasional," kata Thomas Dohu kepada Antara di Senin (13/5) terkait hasil Pemilu Presiden dan DPR-RI.

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil pemilu tingkat Provinsi NTT yang berakhir Minggu, (12/5), menunjukkan, 13 calon anggota DPR-RI dari dua daerah pemilihan NTT meraih suara tertinggi.

Pada daerah pemilih (Dapil) NTT-2, Partai Nasdem dan PDI Perjuangan unggul dengan meloloskan masing-masing dua kadernya ke Senayan yakni Herman Herry dan Yohanis Fransiskus Lema dari PDI Perjuangan.

Sementara Partai Nasdem menempatkan Kristiana Muki dan Ratu Nggadu Bonu Wulla. Tiga kursi lainnya direbut Emanuel Melkiades Laka Lena dari Partai Golkar, Anita Jacoba Gah dari Demokrat dan Edward Tannur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada daerah pemilihan NTT-1 yang memperebutkan enam kursi, diraih oleh enam partai politik yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PAN dan Demokrat. "Kami masih proses rekapitulasi nasional oleh KPU RI, yang direncanakan mulai berlangsung 14 Mei 2019," katanya.

Baca juga: KPU NTT optimistis bisa tuntaskan pleno sampai 11 Mei
Baca juga: Jokowi-Amin unggul sementara di NTT
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar