Jokowi diminta bersihkan ruang publik dari hoaks

id jokowi amin hoax fitnah

Jokowi diminta bersihkan ruang publik dari hoaks

Akademisi dari Unwira Kupang Mikhael Bataona. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)

Pengamat politik Mikhael Raja Muda Bataona meminta Joko Widodo untuk segera mengambil langkah tegas dengan membersihkan ruang-ruang publik dari hoaks dan fitnah.
Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona meminta Joko Widodo untuk segera mengambil langkah tegas dengan membersihkan ruang-ruang publik dari hoaks dan fitnah.

"Langkah ini penting karena upaya delegitimasi terhadap kekuasaan negara lewat delegitasi pada lembaga-lembaga negara yang sah, akan menyebabkan meluasnya distrust (ketidakpercayaan) di tengah masyarakat," kata Mikhael Raja Muda Bataona kepada ANTARA di Kupang, Sabtu (29/6).

Mikhael Raja Muda Bataona mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar harapan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menyikapi ruang-ruang publik yang masih terus dipenuhi berita hoaks dan fitnah.

Selain rekonsiliasi di tingkat elite, menurut dia, hal yang sangat penting adalah segera membersihkan ruang-ruang publik dari hoaks dan fitnah.

"Penegakan hukum secara sangat ketat menjadi bagian integral dari langkah Jokowi ke depan," kata dosen Ilmu Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia itu.

Baca juga: Hoax berpotensi merusak moral bangsa

Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira itu  mengutarakan bahwa menertibkan para demagog dan peternak massa yang suka membangkitkan kebencian pada institusi negara.

"Aparat adalah sesuatu yang krusial dan sangat penting," kata Bataona yang juga dosen Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu.

Artinya, menjaga relasi baik dan komunikasi politik yang humanis dengan semua pimpinan agama dan kekuatan masyarakat sipil (civil society) adalah mutlak bagi Jokowi-Amin, katanya.

Menurut dia, melupakan organisasi-organisasi massa yang moderat dan liberal sekuler akan menjadi masalah.

"Jadi, semua kekuatan politik yang ada perlu dikonsolidasikan secara baik demi stabilitas politik hingga pelantikan presiden pada bulan Oktober 2019 dan juga masa kepemimpinan lima tahun ke depan," kata Bataona yang juga pengajar pengantar politik dan media dan budaya pada FISIP Unwira itu. 

Baca juga: Megawati: Tindak Tegas Penyebar "Hoax"
Baca juga: Informasi Hoax Tenggelamkan Fakta