BI fokus selamatkan UMKM dari dampak COVID-19

Kupang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan fokus khusus untuk menyelamatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di NTT dari dampak pandemi virus corona jenis baru (COVID-19).

“Saat ini kami fokus untuk menyelamatkan UMKM karena sektor ini berperan sangat penting bagi perekonomian di NTT,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), I Nyoman Ariawan Atmaja dalam keterangan yang diterima di Kupang, Rabu, (6/5).

Baca juga: BI dorong petani NTT terus menanam di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: BI prediksi pertumbuhan ekonomi NTT turun 0,2 - 0,4 persen, ini penyebabnya

Ia menjelaskan, sektor UMKM di NTT perlu menjadi perhatian khusus dalam menjaga kondisi perekonomian di tengah pandemi COVID-19 karena sektor ini menyumbang hampir 99 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selain itu, sektor UMKM di NTT juga menyerap tenaga kerja sekitar 1,5 juta orang, katanya.

“Untuk itu program penyelamatan UMKM perlu kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari pandemi COVID-19,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk meminimalisasi dampak COVID-19 terhadap sektor-sektor strategis pendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

BI NTT, lanjut dia, juga masuk dalam tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 khususnya untuk tim penanganan dampak ekonomi dan pemulihan ekonomi.

Menyinggung terkait sektor pariwisata, Ariawan mengatakan, sektor ini belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian NTT karena pengaruhnya pada PDRB masih hanya 2,9 persen.

Ia menambahkan, aspek penting lainnya yang dilakukan yakni bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program jaring pengaman sosial untuk meminimalisasi dampak COVID-19.

Baca juga: Cegah COVID-19, BI NTT karantina uang rupiah sebelum diedarkan

“Dengan adanya jaring pengaman sosial terutama bagi pekerja informal, pekerja yang dirumahkan, dan lainnya maka tentu akan mendorong pengeluaran pemerintah sehingga bisa meminimalisir dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19,” katanya.