Menteri: Banyak daerah belum melakukan pemutakhiran data penerima BST

Kupang (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan hingga saat ini masih banyak pemerintah daerah belum pemutakhiran data penerima bantuan sosial tunai (BST) dengan baik sehingga banyak warga kurang mampu tak mendapatkan bantuan.

"Kedatangan saya mengecek langsung ke Kantor Pos Komodo adalah ingin memeriksa secara langsung apakah ada kendala atau tidak dalam hal pembagian BST seperti yang kita dengar selama ini bahwa ada banyak kekeliruan soal pembagian bantuan sosial," katanya kepada wartawan di Kupang, Jumat, (17/7).

Dalam kesempatan kunjungan itu, dirinya sudah sempat berbicara dengan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Kementerian Sosial I Wayan Irawan soal bagaimana mengatasi masalah tersebut.

Baca juga: Bappenas dorong Pulau Flores jadi satu destinasi wisata premium

Suharso menambahkan bahwa dari informasi yang diperoleh memang ada beberapa perbaikan data penerima bantuan sosial tunai yang mana persoalannya di pemutakhiran data.

"Di bagian pemutakhiran data itu tidak banyak daerah yang melakukan pemutkahiran data dengan baik sehingga banyak keluarga miskin yang tidak terdaftar," ujar dia.

Ia mengatakan dari 514 kabupaten/kota di Indonesia baru ada 113 saja yang rajin melakukan pemutakhiran data dengan baik.

Menurut dia, hal itu menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi Kementerian Sosial tetapi juga Kementerian PPN.

"Di Bappenas yang kami hitung itu tingkat akurasinya memang masih rendah karena itu kita akan perbaiki ke depan," tambah dia.

Ia berharap, bisa meningkat daerah yang rajin melakukan pemutakhiran data, sehingga bisa membantu orang miskin dan kemiskinan juga bisa menurun atau berkurang.

Baca juga: Menteri PPN: Labuan bajo harus nol kasus DBD

Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Pos Komodo, ia juga melihat bahwa target penyaluran bantuan sosial tunai pertama dan ketiga kelompok sasaran cenderung menurun.

Menurut dia, bisa saja terjadi hal itu karena sudah adanya perbaikan data atau bisa saja ada bantuan lain yang didapat dari program lain, sehingga tak ada duplikasi bantuan atau seorang hanya mendapatkan bantuan dari satu jenis program.

"Kalau semua daerah bisa lakukan pemutakhiran data dengan baik tentu saja dengan demikian batuan pemerintah menjadi lebih efisien. Artinya benar-benar tersalurkan," tambah dia.

Baca juga: Kementerian PPN/Bappenas dorong pemulihan ekonomi di Labuan Bajo

Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Kantor Pos Komodo itu, Menteri Suharso juga menyempatkan diri berdialog dengan warga yang datang untuk mencairkan BST.