Kupang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong adanya percepatan program padat karya di NTT untuk memberikan multi efek bagi perekonomian di provinsi berbasiskan kepulauan ini.
"Anggaran progam padat karya di NTT pada semester I-2020 baru terealisasi 29,9 persen, karena itu kami mendorong agar realisasi program ini dipercepat," kata Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana di Kupang, Senin, (27/7).
Baca juga: NTT siapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat padat karya
Ia menjelaskan, aanggaran yang disalurkan untuk program padat karya di NTT pada semester I-2020 mencapai Rp184,6 miliar dari total pagu sebesar Rp616 miliar.
Dengan tingkat penyerapan yang belum mencapai 50 persen ini maka ia meminta pihak kuasa pengguna anggaran program ini dengan leading sektor ada pada kementerian/lembaga yang beberapa satuannya ada di NTT agar mempercepat realisasi program ini.
Pihaknya mencatat anggaran padat karya yang terealisasi dari sejumlah kementerian di antaranya Kementerian Pertanian mencapai 28,2 persen atau senilai Rp21,7 miliar dari pagu Rp77 miliar, Kementerian Perhubungan dengan realisasi 32,6 persen atau senilai Rp53,1 miliar dari pagu Rp162,7 miliar.
Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan realisasi 35,5 persen Rp1,9 miliar dari pagu Rp5,5 miliar, dan Kementerian PUPR terealisasi 29 persen atau Rp107,8 miliar dari pagu Rp371,5 miliar.
Lidya mengatakan, penyerapan anggaran program padat karya ini perlu dipercepat agar bisa memberikan multi efek dalam upaya pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19.
Baca juga: Pengamat sebut padat karya bukan pemberdayaan ekonomi
Baca juga: Program Padat Karya di NTT diperkirakan serap sekitar 190 ribu tenaga kerja
Keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam program ini dapat mendorong peningkatan pendapatan mereka sehingga perekonomian bisa kembali bergairah, katanya.
"Untuk itu tingkat realisasi anggaran yang baru mencapai 29,9 persen ini perlu menjadi perhatian serius bagi para kuasa pengguna anggaran agar menyegerakan program padat karya ini," katanya.
