Kupang (ANTARA) - Koordinator P3MD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kandidatus Angge, mengatakan Program Padat Karya Tunai memanfaatkan dana desa di provinsi tersebut diperkirakan dapat menyerap lebih dari 190 ribu tenaga kerja.
“Jumlah tenaga kerja yang bisa terserap ini berdasarkan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) yang masuk ke kami yang didalamnya memuat kegiatan padat karya tunai melalui pembangunan fisik,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu, (30/5).
Baca juga: Sebanyak lima kabupaten di NTT belum salurkan BLT Dana Desa
Ia menjelaskan pada 2020 NTT mendapat alokasi dana desa senilai Rp3,045 triliun lebih.
Dari alokasi tersebut, lanjut dia, anggaran yang dipergunakan untuk Program Padat Karya Tunai berupa pembangunan fisik mencapai lebih dari Rp360 miliar.
“Dalam hitungan kami ini bisa menyerap sebanyak lebih dari 197 ribu tenaga kerja didalamya,” katanya.
Kanidatus Angge menjelaskan Program Padat Karya Tunai merupakan salah satu skema yang disiapkan Kementerian Desa untuk membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi Virus Corona baru atau COVID-19.
Baca juga: 270.805 keluarga miskin NTT sudah terdata terima BLT Dana Desa
Artinya, lanjut dia, selain bantuan langsung untuk masyarakat yang terdampak COVID-19, warga secara orang per orang juga bisa memperoleh pendapatan dengan terlibat dalam program ini.
“Demikian juga untuk pekerja migran yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 dan memilih pulang ke kampung halamannya juga bisa terlibat di dalam Program Padat Karya Tunai ini,” katanya.
Kandidatus Angge menambahkan meskipun pandemi COVID-19 tetap ada desa di NTT menjalankan aktivitas pembangunan fisik yang bersifat padat karya tunai.
Baca juga: 797 desa di NTT sudah salurkan BLT dana desa
“Demikian ke depan ini juga akan dilakukan desa-desa lainnya sehingga kita berharap banyak tenaga kerja yang bisa terserap,” katanya.
Program Padat Karya di NTT diperkirakan serap sekitar 190 ribu tenaga kerja
Koordinator P3MD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kandidatus Angge. (ANTARA/Aloysius Lewokeda)
Jumlah tenaga kerja yang bisa terserap ini berdasarkan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) yang masuk ke kami yang didalamnya memuat kegiatan padat karya tunai melalui pembangunan fisik.
