Kupang (ANTARA) - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Kolfidus mengatakan, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, yang diterapkan di daerah itu sejak 15 Juni 2020 lalu.
Evaluasi terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru ini penting, mengingat laju pertambahan kasus COVID-19 di daerah itu selama dua pekan terakhir ini mulai bergerak naik, kata Emenaul Kolfidus kepada ANTARA di Kupang, Kamis, (3/9).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di daerah itu selama dua pekan terakhir ini, yang umumnya berasal dari pelaku perjalanan.
Baca juga: DPRD minta pemerintah NTT tinjau kembali masa berlaku rapid test
"Sejak awal kita sudah sarankan agar pengendalian atas penanganan pandemi COVID-19 tidak boleh kendur, karena memang, laju pertambahan kasus secara nasional masih tinggi," katanya.
Pengendalian dan penanganan ini, kata dia, termasuk bagaimana gugus tugas terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dan pintu-pintu masuk, baik udara dan laut.
Salah satunya adalah pintu masuk strategis, pintu masuk destinasi wisata, kata Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT ini.
"Ini yang harus tetap dipertahankan frekuensi pengawasan, meskipun telah dilakukan kebijakan adaptasi kehidupan baru," katanya.
Terkait hal itu, dia mengimbau, semua pihak harus kembali menyusun energi positif dengan selalu taat pada disiplin kesehatan COVID-19, karena kasus tambahan justru berasal dari kluster transmisi lokal.
Baca juga: PDIP NTT prihatin mahalnya biaya rapid test mandiri
Artinya, tambahan kasus ini menjadi evaluasi penting atas posisi kesiagaan menghadapi dampak COVID-19, sehingga semua orang harus bertanggung jawab atas disiplin kesehatan, tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan kesehatan orang lain namun harus dikendalikan dan dipimpin oleh pemerintah melalui gugus tugas, katanya.
"Suatu sikap lengah dan euforia hanya akan berdampak negatif bagi kita semua, karena itu kita ingatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota untuk kembali memegang kendali atas adaptasi kebiasaan hidup baru," katanya.
