Demikian dikatakan Hormat dalam Surat Gembala menyongsong pilkada 9 Desember 2020 yang diterima ANTARA di Kupang, Senin (7/9/2020).
Baca juga: Dua bakal pasangan calon bertarung dalam pilkada Manggarai
Ia mengatakan, pada perhelatan demokrasi, Gereja sebagai lembaga tidak terlibat dalam politik praktis kekuasaan.
Kendati demikian, menurut Uskup Ruteng yang membawahi pelayanan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat itu, Gereja tidak boleh diam karena berkewajiban menyuarakan prinsip-prinsip moral yang menjadi tuntunan dan inspirasi dalam kehidupan politik.
"Pilih pemimpin yang memiliki pikiran, perasaan, dan hati untuk rakyat. Pilihlah pemimpin yang berkompeten dan berintegritas dan memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengayomi dan menggerakkan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama," kata Hormat.
Menurut mantan sekretaris eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia ini, saat ini dibutuhkan pemimpin yang bervisi pembangunan holistik dalam dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, ekologi dan spiritual serta memperjuangkan harkat dan martabat pribadi manusia. "Terutama yang miskin dan terlantar," kata dia.
Baca juga: Artikel - Fenomena calon petahana di Pilkada NTT
Ia berharap calon kepala daerah di dua daerah yang mengelar perhelatan Pilkada pada 9 Desember 2020 di Manggarai itu untuk berkompetisi secara sportif dan memperjuangkan kehidupan politik dalam semangat dan nilai-nilai Kristiani.
"Berkampanye bersih tanpa mengumbar kebencian, menyebar berita bohong dan mempolitisasi SARA," kata Hormat.
