Kupang (Antara NTT) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi 42 bakal calon bupati dari kader Partai Gerindra yang akan bertarung dalam ajang Pilkada serentak di 10 kabupaten se-Nusa Tenggara Timur pada 2018.
"Kegiatan fit and proper test ini baru pertama kali dilakukan di wilayah Provinsi NTT setelah pada tahun-tahun sebelumnya, kami gelar di Jakarta," Kata Ketua DPP Partai Gerindra Fary Djemi Francis di Kupang, Selasa.
Untuk fit and proper test hari pertama, Selasa (7/11), akan diikuti oleh bakal calon bupati dari Kabupaten Rote Ndao, Sumba Tengah, Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, dan Sumba Barat Daya. Sedang, bakal calon bupati dari Kabupaten Manggarai Timur, Ende, Sikka dan Nagekeo akan mengikuti test and proper test pada hari kedua, Rabu (8/11).
Kegiatan fit and proper test yang dilaksanakan di Sekolah Lapang Nekamese, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Fary yang juga Ketua Komisi V DPR RI itu menambahkan dalam fit and proper tes tersebut pihaknya melibatkan para penguji dari Universitas Nusa Cendana yang berlatar belakang sebagai pakar ilmu politik, komunikasi serta psikolog, serta Universitas Muhammadiyah Kupang dan DPP Partai Gerindra.
"Kalau dari Undana ada Pak Prof Alo Liliweri dan ibu Yul Mauboy, sementara dari Universitas Muhammadiyah ada Pak Ahmad Atang. Sedang, dari DPP ada saya dan Wakil Sekjen DPP Gerindra sekaligus Korwil Gerindra Bali Nusra Udi Sandoro serta Pius Lustrilanang," tambahnya.
Fary menjelaskan seluruh pasangan bakal calon bupati ditanyakan soal kapasitas pribadi yang antara lain meliputi kemampuan menjalankan pemerintahan, track record, dan kemampuan mengorganisasikan kelompok seperti tim relawan dan rekrutmen saksi yang akan bertugas di tempat pemunggutan suara (TPS).
"Karena 2018 tahun politik, para calon juga ditanyakan juga soal loyalitas yaitu dukungan kepada pasangan calon gubernur dan calon legislatif yang diusung Gerindra, termasuk dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden," tambahnya.
Fary mengatakan siapa pun yang terpilih menjadi bakal calon bupati dari Partai Gerindra, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum DPP Partai Gerindra. "Hasil fit and proper test ini sebagai referensi untuk disampaikan kepada ketua umum," ujarnya.
Fary menjamin hasil fit and proper test ini tetap dijaga obyektifnya, karena para penguji adalah orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing sehingga akan membantu DPP Partai Gerindra menentukan pasangan calon yang tepat.
Untungkan daerah
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Nusa Tenggara Timur Esthon Foenay menyebutkan uji kelayakan dan kepatutan di daerah menguntungkan para bakal calon bupati, karena mereka tidak lagi mengikuti fit and proper test di Jakarta.
Esthon mengatakan selama delapan tahun terakhir, seluruh bakal calon bupati dan wali kota yang maju lewat Partai Gerindra mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, sehingga membuat begitu banyak anggaran baik dari bakal calon bupati serta partai itu.
Disamping mencegah banyaknya pengeluaran dan menguntungkan bakal calon bupati, uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh DPP di Kupang juga adalah guna memanfaatkan potensi yang ada di daerah dengan mengundang pakar ilmu politik, komunikasi serta psikolog.
"Kita `kan punya orang-orang hebat di sini. Kita punya orang-orang pintar di sini. Banyak profesor dan doktor yang mampu memberikan `fit and proper test` di Kupang ini. Jadi tidak perlu lagi ke Jakarta," katanya.
Ia mencontohkan jika mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan di Jakarta sudah pasti anggaran yang dikeluarkan bisa mencapai Rp20 juta per orang. "Kalau di sini tidak perlu keluarkan uang, sayur saja diambil dari kebun. Ngopi dan cemilan saja ambil dari kebun," katanya.
Dia mengingatkan para calon yang akan diusung Partai Gerindra juga menjalin komunikasi bersama partai politik lainnya untuk menjaring koalisi bersama-sama mengusung pasangan calon bupati.
Pilkada 2018 di NTT akan diikuti oleh 10 kabupaten di provinsi berbasis kepulauan itu, yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Rote Ndao.
Disamping itu, pada 2018 NTT juga akan mengelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2018-2023.
