Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan permintaan maaf karena pelaksanaan program tersebut belum optimal.
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," kata Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu, (17/7).
Pemerintah menerapkan PPKM Darurat di provinsi-provinsi di pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.
"Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian delta ini dapat diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dapat terlaksana," ungkap Luhut.
Menurut Luhut, Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini terutama untuk varian delta dengan hanya menambah fasilitas kesehatan.
"Ini saya ulangi, menghadapi varian delta ini tidak bisa hanya dengan menambah rumah sakit, dokter dan perawat, itu hanya sementara. Meski kami bekerja keras untuk menambah fasilitas itu, tapi sebenarnya hanya solusi sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali agar tercipta 'herd immunity," jelas Luhut.
Ia pun memohon dengan sangat agar seluruh komponen masyarakat memenuhi protokol kesehatan dan ketentuan selama periode PPKM Darurat dan mengikuti program vaksinasi.
"Jumlah vaksinasi juga meningkat secara signifikan dan kita targetkan vaksinasi meningkat 1,5 juta per hari pada bulan depan," ungkap Luhut.
Luhut juga menyebut Presiden Jokowi memberi penekanan kepada para menteri agar memastikan berbagai program bantuan sosial dapat diterima masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang berhak.
"Saat ini kami sedang mengevaluasi apakan PPKM Darurat butuh perpanjangan lebih lanjut, kami akan lapor ke Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita akan mengumumkan secara resmi," tambah Luhut.
Setidaknya ada 2 indikator yang digunakan untuk memastikan apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak.
"Yaitu jika penambahan kasus konfirmasi dan 'bed occupancy rate' makin baik dan kebetulan 2 hari terakhir mulai membaik maka kami akan masuk ke fase relaksasi berikutnya," ungkap Luhut.
Luhut menyebut sudah ada penurunan mobilitas dan aktivitas sudah cukup baik.
"Dan dari kasusnya sudah 'flattening' atau menurun seperti DKI Jakarta dan akan mulai menurun dalam 1 minggu ke depan walau masih akan naik dalam 2-3 hari ke depan tapi kalau kita semua konsisten, akhir Juli posisi kita semakin baik," tambah Luhut.
Pernyataan Luhut tersebut berbeda dengan pernyataan awalnya pada 12 Juli 2021 lalu. Saat itu Luhut mengatakan bahwa penanganan pandemi COVID-19 sangat terkendali.
"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, ini sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu, bisa datang ke saya, nanti saya tunjukkin ke mukanya bahwa kita terkendali," kata Luhut dalam konferensi pers virtual pada 12 Juli 2021.
Luhut saat itu mengakui memang masih ada masalah di lapangan, namun pemerintah terus memperbaiki dengan kerja tim yang sangat kompak.
Baca juga: Menko Luhut instruksikan daerah terus kurangi mobilitas
Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 17 Juli 2021, total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 2.832.755.kasus dengan penambahan dalam 24 jam tercatat sebanyak 51.952 orang. Adapun kasus aktif tercatat sebanyak 527.872 orang.
Baca juga: Luhut: Perintah Presiden, rakyat tidak boleh kelaparan
Pasien sembuh bertambah sebanyak 27.903 orang sehingga akumulasi total yang telah sembuh adalah 2.232.394 orang.
Sedangkan mereka yang meninggal karena terpapar COVID-19 bertambah 1.092 orang sehingga total kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah 72.489.
