Kupang (Antara ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan, wilayah NTT merupakan daerah yang kering dan tandus, sehingga sering diberi predikat sebagai daerah tertinggal.
"Tetapi predikat tertinggal itu jangan sampai mengolok-olok kami. Kondisi itu mestinya harus menjadi dasar dalam membuat kebijakan program," kata Gubernur Lebu Raya saat bertemu tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tim Kementerian PUPR ini datang ke NTT untuk melakukan penilaian terhadap daerah irigasi Malaka yang masuk nomonasi nasional.
Gubernur juga meminta dukungan pemerintah pusat berupa program pembangunan irigasi, embung, dan bendungan di provinsi berbasis kepulauan itu, guna mengatasi masalah kekeringan.
Dukungan ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekeringan di NTT karena APBD NTT sangat kecil dan tidak bisa membiayai pembangunan infrastruktur tersebut.
"Untuk mengatasi kekeringan di NTT kami butuh bangun 4.000 embung kecil dan besar. Dan yang baru dibangun saat ini mungkin baru 500 embung kecil," katanya.
Namun NTT bersyukur karena di zaman Presiden Jokowi sudah menjanjikan pembangunan tujuh bendungan di NTT.
Dari tujuh bendungan tersebut, baru dua yang sudah dibangun, dan akan ada satu lagi yang di-groundbreaking Desember 2016, yaitu Napung Gete di Sikka.
"Kami percaya, dengan usaha terus menerus ini kami tidak mungkin terus tertinggal. Karena itu kami akan terus bekerja keras untuk keluar dari ketertinggalan," kata Lebu Raya.
Tim Kementerian PUPR yang dipimpin Eko Subekti, beranggotakan antara lain, Rizal Siregar, Prasida Nanto, Prof. Dr. Sigit Padmo Arif, Djito, Eko Subekti dan Dipl. HE. Mereka didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT Andre Koreh.
