Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta seluruh kanwil dan pemerintah daerah agar menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional setiap bulan kepada publik untuk mendorong transparansi.
“Menurut kami Kemenkeu harus lebih kuat lagi mensosialisasikan apa yang dilakukan setiap provinsi oleh APBN,” katanya dalam Kick-Off Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu di Palembang, Sumatera Selatan, yang diikuti Antara di Jakarta, Jumat, (18/3).
Suahasil mengatakan sejauh ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah rutin menyampaikan capaian-capaian serta realisasi APBN secara nasional setiap bulan.
Ia pun meminta kepada kanwil-kanwil Kemenkeu bersama pemerintah daerah untuk dapat melakukan hal yang sama setiap bulan namun yang disampaikan adalah realisasi dan capaian APBN secara regional.
Ia menjelaskan penyampaian realisasi APBN regional termasuk mengenai penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus belanja.
Baca juga: Presiden bilang APBN hemat Rp60-70 triliun jika setop impor LPG ganti DME
“Sampaikan apa yang sudah dilakukan APBN, pajak yang sudah dikumpulkan, kepabeanan yang sudah dikumpulkan, PNBP dan belanja yang digelontorkan di setiap provinsi di Indonesia,” jelasnya.
Menurutnya, melalui penyampaian realisasi APBN regional setiap bulan maka stakeholder di seluruh Indonesia akan benar-benar memahami kinerja APBN.
“Berikan pemahaman, ini sudah kita wajibkan jadi tidak satu atau dua kali tapi setiap bulan harus memberikan press conference mengenai APBN,” tegas Suahasil.
Baca juga: Menkeu bilang pertumbuhan ekonomi capai 3,7 persen di 2021
Sebagai contoh, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DKI Jakarta telah mensosialisasikan kepada publik terkait APBN Regional DKI Jakarta untuk realisasi Januari 2022.
Realisasi APBN Regional DKI Jakarta ini meliputi pendapatan APBN regional, belanja hingga defisit.
