Kupang (AntaraNews NTT) - Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur Abed Frans memperkirakan provinsi setempat akan meraup keuntungan sebesar Rp5 miliar dari kegiatan rapat tahunan IMF-WB di Bali pada Oktober 2018.
"Dalam proyeksi kami, NTT bisa meraup keuntungan Rp5 miliar bahkan bisa lebih itu berupa biaya hotel, transportasi, restoran, atraksi, dan lain-lain," kata Abed Frans kepada Antara di Kupang, Rabu (1/8).
Ia mengatakan kegiatan rapat tahunan IMF-WGB di Bali pada Oktober 2018 mendatang merupakan kegiatan akbar bagi Indonesia. Belanja yang dikeluarkan dalam kegiatan internasional itu, diproyeksikan mencapai sebanyak Rp1,6 triliun.
Dijelaskananya, setelah kegiatan di Bali peserta delegasi yang diperkirakan lebih dari 10.000 orang itu akan menyebar ke sejumlah destinasi wisata unggulan di Tanah Air.
Salah satu daerah wisata sasaran kunjungan yakni ke Taman Nasional Komodo (TNK) dan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, dengan paket wisata lain yang ditawarkan ke Pulau Flores dan wisata ke Pulau Sumba.
"Ada ribuan orang yang bisa mengunjungi NTT setelah kegiatan di Bali, untuk itu daerah kita harus bisa merebut keuntungan dari total belanja mencapai Rp1,6 triliun itu," katanya.
Baca juga: ASITA siapkan enam operator layani tamu IMF-WB
Menurut dia, keuntungan belanja wisata di NTT bisa lebih dari Rp5 miliar hanya dalam waktu kurang dari satu minggu jika para wisatawan dari kalangan "high class" itu bisa dilayani dengan baik.
Abed menyebut untuk paket wisata di NTT akan dilayani sekitar enam operator di antaranya, Flores Exotic Tours, Flobamor Tours, Komodo Tours, Komodo Enterprise, Plataran Indonesia, dan Panorama Destination, serrta ditambah operator-operator lain yang disiapkan Kementerian Pariwisata.
Ia berharap, tidak hanya para operator yang mendapatkan dampak positif dari kunjungan wisatawan itu namun juga semua pelaku bisnis penunjang pariwisata di daerah itu.
Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah daerah tujuan wisata bisa melakukan persiapan dengan matang seperti memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung, penataan destinasi, penanganan masalah sampah dan lainnya.
"Yang jelas ini kegiatan super besar jadi semua instansi di daerah tujuan meski bergerak cepat untuk menangkap peluang keuntungan yang ada," katanya.
