Kupang (AntaraNews NTT) - Pengamat kelautan dan perikanan dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Chaterina A Paulus MSi mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perlu membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengawal keberlanjutan sumber daya ikan.
"Kerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi ini, terutama dalam mengoptimalkan manajemen perikanan, dengan pendekatan ekosistem atau yang dikenal dengan EAFM (ecosystem approach to fisheries management)," kata Chaterina kepada Antara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (27/9).
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengawal keberlanjutan sumber daya ikan (SDI) dan keakuratan data perikanan di Indonesia.
"Saya berpendapat bahwa, hal penting yang dapat dilakukan dalam jangka panjang untuk mengawal keberlanjutan sumber daya ikan, dan keakuratan data adalah KKP melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan manajemen perikanan dengan pendekatan ekosistem," katanya.
Menurut dia, model pendekatan ekosistem ini sudah diatur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).
WPP NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI).
Baca juga: Penataan rumpon mulai disosialisasikan
Dia mengatakan, program satu data KKP dapat dibantu oleh mahasiswa di seluruh WPP NRI melalui program PKL/KKN/Tugas Akhir.
Dia menambahkan, pendataan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) merupakan indikator asessment perikanan yang akan dilakukan bertahap di masing-masing WPP yang ada di Indonesia.
Melalui pendataan perikanan berdasarkan 30 indikator EAFM ini, diharapkan dapat menjadi basis data bagi pemerintah, baik itu di KKP pusat dan pemerintah masing-masing kabupaten.
"Sekaligus akan menjadi data pendukung dalam penentuan kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di masing-masing kabupaten, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan sekitarnya," kata pengajar pada program studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Undana itu.
