Kemenkeu: Rehabilitasi Stadion Oepoi capai 73,8 persen

id proyek strategis NTT,perbaikan stadion oepoi,stadion oepoi kupang,stadion di NTT,Kemenkeu,NTT

Kemenkeu: Rehabilitasi Stadion Oepoi  capai 73,8 persen

Stadion Oepoi di Kota Kupang, NTT, dalam proses rehabilitasi dengan dukungan APBN Tahun Anggaran 2021-2022 sebesar Rp40,6 miliar. (ANTARA/Dok. Kanwil DJPb NTT)

Rehabilitasi infrastruktur olah raga tersebut dilakukan dengan dukungan APBN tahun anggaran 2021-2022 senilai Rp40,6 miliar...
Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi Stadion Oepoi di Kota Kupang telah mencapai 73,8 persen per Agustus 2022.

"Pembangunan fisik Stadion Oepoi telah mencapai 73,8 persen dengan anggaran yang terserap 57,9 persen," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat, (2/9/2022).

Ia mengatakan pencapaian itu berkaitan dengan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) proyek strategis berupa rehabilitasi Stadion Oepoi di Kota Kupang, NTT.

Kawasan Stadion Oepoi di ibu kota provinsi itu saat ini dikelola Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas kawasan yang dibangun 23,9 ribu meter persegi.

Catur menjelaskan rehabilitasi infrastruktur olah raga tersebut dilakukan dengan dukungan APBN tahun anggaran 2021-2022 senilai Rp40,6 miliar.

Pelaksanaan pembangunan fisik, lanjut dia, meliputi beberapa bagian seperti pembangunan tribun, pemasangan atap tribun, pengecatan, dan lainnya.

Lebih lanjut, Catur menjelaskan proses rehabilitasi stadion ini merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah yang dijalankan untuk mendukung pembangunan bidang olah raga di NTT.

Di sisi lain, hadirnya proyek ini juga berdampak mendorong perekonomian di daerah melalui realisasi belanja, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya.

Baca juga: Kemenkeu catat penyaluran kredit ultra mikro di NTT capai Rp80,7 miliar

Oleh karena itu, Catur mengajak masyarakat agar untuk turut berperan mengawal pelaksanaan proyek agar bisa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat yang optimal.

Baca juga: Penyaluran bantuan PKH di NTT mencapai Rp558,4 miliar

"APBN tentu merupakan milik bersama masyarakat sehingga setiap pemanfaatan APBN untuk pembangunan perlu dikawal bersama untuk memastikan bisa memberikan manfaat yang optimal," katanya.