Kemenkeu: Belanja pemulihan ekonomi NTT mencapai Rp4,97 triliun

id pemulihan ekonomi nasional,realisasi pen ntt,belanja apbn di ntt,belaja pemulihan ekonomi ntt,kemenkeu,djpb ntt,ntt

Kemenkeu: Belanja pemulihan ekonomi NTT mencapai Rp4,97 triliun

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo. (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

Belanja PEN yang terealisasikan untuk tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di NTT...
Kupang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp4,97 triliun per Oktober 2022.

"Belanja PEN yang terealisasikan untuk tiga klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di NTT," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam konferensi pers terkait kinerja APBN regional Provinsi NTT.di Kupang, Jumat, (28/10/2022).

Ia menjelaskan realisasi belanja PEN di NTT hingga 14 Oktober 2022 yang tercatat sebesar Rp4,97 triliun meningkat dari sebelumnya di September sebesar Rp3,6 triliun.

Belanja tersebut direalisasikan untuk klaster kesehatan berupa klaim pasien COVID-19, insentif tenaga kesehatan. Di klaster perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT sembako, BLT Dana Desa.

Sementara kluster pemulihan ekonomi berupa proyek-proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, infrastruktur konektivitas, dan prioritas lainnya.

Catur mengatakan belanja PEN yang terus meningkat menunjukkan kinerja APBN yang bagus untuk pemulihan ekonomi daerah termasuk di NTT dari kondisi pelemahan akibat pandemi COVID-19 maupun faktor lain.

"APBN terus bekerja keras memulihkan perekonomian daerah sehingga diharapkan bisa kembali bertumbuh lebih cepat," katanya.

Baca juga: Kemenkeu dorong pemda di NTT optimalkan penyerapan DAK

Catur mengatakan pihaknya terus mengawal pelaksanaan APBN agar tetap responsif, fleksibel, dan berkelanjutan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTT.

Baca juga: Kemenkeu sebut 125 daerah dapat Dana Insentif Daerah

Untuk memastikan agar APBN dapat bermanfaat secara optimal, kata dia, maka dibutuhkan juga dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawal di lapangan sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.