Kupang (ANTARA) - Bupati Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Simon Nahak menyatakan telah berkomitmen meningkatkan pengawasan melekat sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus korupsi seperti yang diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pemberantasan korupsi menjadi salah satu program prioritas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malaka dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN," kata Bupati Kabupaten Malaka Simon Nahak di Kupang Kamis.
Simon Nahak mengatakan hal itu terkait adanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT agar ikut membantu melakukan upaya pencegahan terjadinya korupsi di daerah.
Dia menegaskan upaya pemberantasan korupsi merupakan salah satu program dilakukan Pemerintah Kabupaten Malaka yang telah berkomitmen menjadikan kabupaten yang berbatasan dengan negara Timor Leste itu bersih dan bebas dari KKN.
"Untuk membersihkan penyakit korupsi harus dimulai dari kepala daerah. Sebagai orang yang berlatar belakang akademis bidang hukum tentu komitmen untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi harus menjadi yang utama," kata Simon Nahak.
Menurut Simon Nahak upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malaka dalam pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan pengawasan melekat pada setiap kegiatan yang berpotensi terjadinya kebocoran keuangan negara.
Dia menambahkan sebagai kepala daerah dirinya selalu memberikan dorongan kepada semua aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Malaka untuk selalu bekerja jujur.
"Jangan main-mainlah dengan uang negara karena saat melakukan tindak korupsi tentu berhadapan dengan hukum, selain itu kami juga melakukan upaya perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan negara melalui sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga semua pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan secara transparan," tegas Simon Nahak.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama mencegah terjadinya kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.
Baca juga: KPK: Kasus korupsi bawang merah di Malaka dalam penyidikan
"Kami mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah di Provinsi NTT untuk bersama-sama mencegah terjadinya kasus korupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat mengikuti rapat dengar pendapat pemberantasan korupsi terintegrasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum kementerian/lembaga instansi vertikal dan tokoh-tokoh agama serta masyarakat di wilayah NTT.
Baca juga: Satgas Pamtas RI-Timor Leste edukasi hukum bagi pelajar di Malaka
Pencegahan terjadinya kasus korupsi perlu dilakukan pemerintah daerah di NTT dengan memperhatikan secara serius terhadap perbaikan sistem tata kelola keuangan serta meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara.
