Kota Kupang (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dalam pidatonya dalam rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023, pada 16 Agustus 2022 lalu, mengatakan APBN 2023 akan diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi eksternal, terutama inflasi energi dan pangan.
Pemerintah pun menargetkan laju inflasi di 2023 bisa terjaga di kisaran 3,3 persen. Sayangnya, rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) tahun ini diperkirakan justru akan memicu kenaikan inflasi.
Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Binoni Tio A. Napitupulu, mengungkapkan kebijakan Zero ODOL ini dapat menyumbang kenaikan inflasi sebesar 1,2 hingga 1,5 persen.
Menurutnya, Kemenperin tidak keberatan dengan penerapan Zero ODOL. Namun, lanjutnya, untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.
"Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya dalam sebuah webinar akhir tahun lalu.
Menurutnya, sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan Zero ODOL. Namun, ketika industri sudah melakukan perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi covid-19 yang memukul industri secara luar biasa. "Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal 2020 lalu," lanjutnya.
Di acara yang sama, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengkhawatirkan pelarangan truk ODOL tahun ini bisa memicu kenaikan harga barang yang otomatis memicu inflasi. Pengusaha yang tergabung dalam Apindo meminta agar pemerintah khususnya Kemenhub, berhati-hati sebelum mengambil kebijakan pelarangan truk ODOL di tengah kekhawatiran akan potensi pelemahan ekonomi tahun ini. "Kebijakan Zero ODOL ini bisa mengakibatkan inflasi kalau pertimbangannya tidak secara komprehensif, dan juga bisa meningkatkan volume kendaraan bermotor," ujar Anggota Komite Kebijakan Publik Apindo, Rachmat Hidayat.
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia, Widodo Santoso, juga menyampaikan bahwa kebijakan Zero ODOL ini akan menyebabkan kenaikan harga semen menjadi dua kali lipat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini.
"Jadi, bayangkan kalau harga semen naik dobel, keramik juga akan naik karena bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Ini jelas akan memicu inflasi sangat besar yang akhirnya masyarakat juga yang merasakannya," katanya yang juga di acara yang sama.
Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga semen ini juga akan memicu kenaikan biaya APBN. "Hal itu disebabkan biaya jalan tol, biaya proyek strategis juga akan naik karena semen sangat penting sebagai bahan strategisnya," ucap Widodo.
Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN), Vallery Gabrielia Mahodim, mengutarakan kebijakan Zero ODOL yang belum pernah melibatkan seluruh komunitas sopir truk dalam pembahasannya ini jelas akan mengacaukan ekonomi para sopir truk. "Apalagi dengan menyebabkan kenaikan inflasi nantinya, aturan-aturan terkait dengan ODOL ini jelas membuat dapur kami ini kacau. Kebutuhan keluarga pun tidak bisa terpenuhi lagi," tandasnya.
Di tempat terpisah, Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) memaparkan kebijakan Zero ODOL ini bisa memicu kenaikan harga hingga 50 persen yang berpotensi menimbulkan inflasi. Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, mengatakan kebijakan Zero ODOL ini bisa memicu kenaikan harga secara serentak. Padahal, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sendiri tengah melakukan pemulihan ekonomi dan menjaga agar harga-harga tidak naik.
"Ya, pasti akan memicu harga naik. Bisa memicu kenaikan sampai 50 persen. Dalam ekonomi yang masih dalam kondisi yang masih perlu berhemat, sebaiknya tidak dulu dilakukan pada tahun 2023 ini. Karena pasti akan memicu harga naik, kalau harga naik kan pasti inflasi. Kalau kementerian memicu harga naik kan nggak sinkron jadinya," katanya.
Artinya, lanjut Adik, pemerintah saat ini sedang menjaga harga dengan operasi pasar. Tentunya agar inflasi tidak naik dan daya beli masyarakat tetap baik. "Tapi kalau ini dipaksakan tahun 2023 ini pasti akan memicu kenaikan harga. Sementara daya beli masyarakat masih belum menentu. Sementara pemerintah menjaga agar daya beli itu tetap dengan modal operasi pasar untuk menekan inflasi," ujarnya.
Dengan keluarnya kebijakan Zero ODOL ini, Kadin Jatim akan mengajukan penolakan kepada pemerintah karena dapat memicu kenaikan harga yang tinggi, khususnya pada bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. "Ya akan mengajukan penolakan. Karena situasinya kurang bagus. Meskipun pengusaha tetap optimis, tapi ada pemicu, khususnya kebijakan pemerintah bisa memicu kenaikan harga. BBM sudah naik, oke lah BBM naik. Dengan adanya ini kan memicu harga naik, khususnya bahan pokok," pungkasnya.
Baca juga: Mendagri tekankan Pemda harus intensifkan pengendalian inflasi
Baca juga: BI perkirakan rupiah menguat saat ketegangan global mereda
