Kupang (ANTARA News NTT) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur memprediksi pertumbuhan ekonomi provinsi berbasis kepulauan itu akan terdorong di tahun 2019 yang bertepatan dengan Pemilu 2019.
"Tahun politik itu di satu sisi, sepanjang itu bisa berjalan kondusif, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan terdorong," kata Kepala Kantor Perwakilan BI wilayah NTT Naek Tigor Sinaga di Kupang, Kamis (13/12).
Hal tersebut disampaikannya kepada Antara usai mengikuti acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2018 di kantor BI wilayah NTT di Jalan Raya El Tari I Kupang.
Menurut Tigor konsumsi belanja kampanye selama tahun politik akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat juga.
Secara nasional, menurut dia, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi akan naik sekitar 5,2 persen. Tetapi jika dilihat di NTT sendiri BI NTT memprediksi akan naik berkisar dari 5,1 sampai 5,5 persen.
"Sebab sepanjang tahun 2018 sendiri perekonomian NTT masih tumbuh stabil yakni di atas 5 persen," ujar dia.
Baca juga: Bank NTT berhasil tukarkan Rp300 juta uang lusuh
Baca juga: BI lanjutkan Ekspedisi Kas Keliling di NTT
Ia menambahkan angka pertumbuhan ekonomi NTT di tahun 2018 masih stabil di atas dari 5 persen karena didorong oleh investasi dan konsumsi rumah tangga.
Selain itu dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian, konstruksi, perdagangan serta administrasi pemerintahan merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi di provinsi berbasis kepulauan itu.
Namun, kata dia, yang perlu diwaspadai adalah masih tingginya impor antardaerah sebagai cerminan besarnya ketergantungan NTT terhadap provinsi lain.
Ia menyebutkan beras, misalnya, masih didatangkan dari daerah lain seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, kemudian telur ayam dan ayam juga masih didatangkan dari Jawa Timur.
Baca juga: Investasi di NTT tumbuh 5,20 persen
Baca juga: Faktor penerbangan menjadi penyebab terjadinya inflasi di NTT
BI : Tahun politik dorong pertumbuhan ekonomi NTT
Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah NTT memprediksi pertumbuhan ekonomi provinsi berbasis kepulauan itu akan terdorong di tahun 2019 yang bertepatan dengan Pemilu 2019.