Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus memperkuat upaya intervensi stunting sesuai data nama dan alamat untuk memastikan penanganan yang tepat sasaran.
"Petugas kesehatan itu punya data nama dan alamat, misalnya dusun A dari sepuluh anak balita yang stunting, ada sembilan, nama ini, ibu ini, lalu dusun B yang sekian ini, setiap kali mereka turun dari bulan Februari selalu diperhatikan itu (sesuai data)," kata Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng di Labuan Bajo, Selasa, (5/9/2023).
Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu kabupaten di NTT yang berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai satu digit yakni sembilan persen, lebih rendah dari target nasional sebesar 14 persen.
Meski demikian, kata Weng, pemerintah tidak boleh lengah dengan pencapaian itu melainkan terus memperkuat upaya intervensi agar dapat menurunkan jumlah kasus menuju nol kasus.
Para petugas kesehatan pun proaktif melakukan intervensi pendekatan stunting terintegrasi yang mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
"Jadi data dengan nama dan alamat itu bukan asal-asalan, melainkan jadi rujukan untuk pengecekan di lapangan, rumahnya bagaimana, makan apa mereka, jangan sampai telur yang disiapkan untuk anak stunting malah dikasih ke kakak yang sehat," ucapnya.
Langkah selanjutnya setelah pengecekan sesuai data, ujar Weng, para petugas melakukan penimbangan dan meneruskan data tersebut kepada pemerintah desa untuk intervensi lebih lanjut.
Weng mengatakan pemkab aktif memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan anak/balita stunting, sosialisasi stunting, serta pembersihan lingkungan.
Pihaknya juga mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan agar setiap desa menganggarkan dana minimal Rp50 juta untuk penanganan stunting.
"Usulan Dana Desa untuk desa itu harus ada rekomendasi dari kepala puskesmas di daerah setempat untuk stunting," kata Weng.
Menurutnya, saat ini masih ada lima puskesmas yang memiliki prevalensi kasus di atas satu digit. Namun pihaknya optimis intervensi telah dilakukan dengan baik sehingga lima puskesmas itu bisa menurunkan angka stunting di wilayah masing-masing tahun ini.
Baca juga: Pemkab Kupang target stunting turun hingga sembilan persen di 2024
"Tidak sulit, karena satu petugas puskesmas memiliki satu desa binaan yang ada anak stunting. Tidak semua anak stunting, jadi mereka bisa tahu ada di mana anak-anak itu, sehingga intervensi tepat," katanya.
Baca juga: BPN distribusi 15.000 telur rebus cegah stunting di Kota Kupang
"Data terbaru penimbangan bulan Agustus ini masih diolah, akhir bulan ini baru bisa diperoleh datanya," katanya.
Pemkab Mabar perkuat intervensi stunting sesuai data
Arsip - Pengukuran lingkar kepala seorang anak di NTT. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Usulan Dana Desa untuk desa itu harus ada rekomendasi dari kepala puskesmas di daerah setempat untuk stunting...
