BI NTT dan Pemkot Kupang bahas stabilisasi inflasi

id NTT,bahas inflasi,inflasi kota kupang,BI

BI NTT dan Pemkot Kupang bahas stabilisasi inflasi

Penjabat Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Fahrensy P. Funay (kedua dari kiri) dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun (kedua dari kanan) ketika melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi, Kamis. (ANTARA/HO-Prokompim Setda Kota Kupang)

Khusus untuk beras, Pemkot Kupang perlu menggandeng Bulog untuk menyiapkan cadangan beras jika terjadi kelangkaan...
Kupang (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur S. Donny H. Heatubun bersama Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy P. Funay melakukan rapat koordinasi membahas langkah-langkah strategis program stabilisasi inflasi, Kamis, (7/9/2023).

Dalam keterangan yang diterima , Kamis disebutkan membahas sejumlah kegiatan strategis dalam penanganan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang.

Penjabat Wali Kota Fahrensy P. Funay menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini sudah berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Kupang, sehingga bisa meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) terbaik Tahun 2022 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan Bank Indonesia telah berkontribusi besar dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang bersama Forkopimda dan pihak terkait lainnya.

Dia berharap ke depan kerja sama terus dilakukan sehingga prestasi yang sudah diraih bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun bersama para Deputi yang hadir juga menyampaikan proficiat kepada Pemkot Kupang dan TPID Kota Kupang atas pencapaian tersebut.

Diakuinya untuk mengendalikan laju inflasi seperti yang ditargetkan butuh usaha bersama dan kerja kolaborasi.

Tantangan dalam pengendalian inflasi di Kota Kupang menurutnya biasa dialami pada akhir tahun, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, apalagi pengalaman tahun sebelumnya dibarengi dengan cuaca ekstrim.

Ia mengatakan, kondisi yang paling dikuatirkan adalah kenaikan harga tiket pesawat dan harga daging-daging yang mengalami kenaikan menjelang akhir tahun.

Menurut dia, dalam mengantisipasi hal itu perlu dilakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi lonjakan harga tiket pesawat, mengingat NTT merupakan daerah pariwisata.

Dalam mencegah lonjakan harga daging menurutnya perlu disiapkan gudang pendingin, kerja sama dengan daerah lain seperti Bali yang menjadi pemasok daging.

Khusus untuk beras, Pemkot Kupang perlu menggandeng Bulog untuk menyiapkan cadangan beras jika terjadi kelangkaan.

Dia juga menyarankan untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga beras maka perlu dibudayakan kembali semangat untuk mengkonsumsi pangan lokal seperti ubi.

Donny menjelaskan kontribusi konsumsi pemerintah lewat penyerapan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang dengan mempercepat realisasi APBD pada awal tahun.

Donny minta Penjabat Wali Kota Kupang untuk memacu semua perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kota Kupang agar meningkatkan persentase realisasi APBD sejak awal tahun, tidak hanya menunggu pada akhir tahun atau triwulan keempat baru realisasi mendekati 100 persen. Target pertumbuhan ekonomi Kota Kupang di atas lima persen.

“Idealnya inflasi ditekan, pertumbuhan ekonomi naik,” kata Dony.

Donny menambahkan, BI dalam perannya sebagai satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah sedang berupaya untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai kota yang menerapkan sistem pembayaran digital secara penuh melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Salah satu cara yang menurutnya memberi poin tinggi dalam penilaian adalah minimal 1 persen dari PAD Kota Kupang dibayarkan melalui kanal Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), baik itu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel dan restoran, retribusi pasar dan retribusi parkir serta potensi PAD lainnya.

Baca juga: BI perkuat sinergitas untuk kendalian inflasi di NTT

Menurut dia, penggunaan sistem digital dalam pembayaran perlu melakukan edukasi kepada masyarakat dengan para ASN Pemkot menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.


Baca juga: BI NTT libatkan 70 pelaku UMKM dalam ETF 2023