Kupang (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hans Sodo mengatakan pemerintah setempat sedang menyelesaikan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruangan Labuan Bajo sebagai upaya mensukseskan pariwisata berkelanjutan.
"Semua pihak di Kabupaten Manggarai Barat harus bersyukur karena pemerintah sudah hampir menyelesaikan peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang kota Labuan Bajo," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Hans Sodo dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat, (6/10/2023) saat kegiatan focus group discussion (FGD) akhir hasil self-assessment destinasi pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.
Kegiatan difasilitasi WWF yang bergerak di bidang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan. Hans Sodo mengatakan kegiatan FGD yang diinisiasi WWF berdasarkan peraturan menteri pariwisata tahun 2021 tentang pariwisata berkelanjutan.
Self-assessment atau evaluasi yang berlangsung terdiri dari empat aspek yang dinilai yaitu tata kelola, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
Menurut dia dari empat aspek itu aspek lingkungan yang mengalami kemajuan yang cukup baik apabila dibandingkan dengan sebelumnya.
“Kami terus melakukan evaluasi bersama teman teman Tata Ruang bahwa aspek tata ruang ke depan menjadi masalah yang sangat serius bagi pariwisata berkelanjutan,” katanya.
Semua pihak di Kabupaten Manggarai Barat kata dia harus bersyukur karena pihaknya sudah hampir menyelesaikan peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang kota Labuan Bajo.
“Saat ini juga sedang berjalan rencana detail tata ruang Golo Mori. Sehingga kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya akhir tahun 2023 akan memiliki rencana tata ruang detail khusus yang akan terintegrasi dengan Online Submission System (OSS) sehingga seluruh investor atau pelaku bisnis yang ingin melakukan investasi di Labuan Bajo tidak mengalami kesulitan informasi terkait dengan tata ruang kota Labuan Bajo dan sekitarnya,” jelas Sekda Hans Sodo.
Bagi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, lanjutnya, selain tata ruang menjadi salah satu tantangan adalah aspek carrying capacity, pembiayaan dan sebagainya.
Menurut sekda, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa tahun terakhir sudah harus mengalokasikan APBD secara proporsional untuk pemeliharaan kota Labuan Bajo, karena menurut dia pembiayaan itu lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan desa dan kecamatan.
Namun tambah dia mulai tahun anggaran 2022 dan 2023 pembiayaan difokuskan untuk menjaga infrastruktur dan pelayanan dalam Kota Labuan Bajo.
Baca juga: Pemkab Mabar gandeng RS Harapan Kita optimalkan pelayanan jantung
“Karena kita sudah berubah wajah menjadi ibukota kabupaten yang berkarakter kota dan Labuan Bajo juga merupakan potret pariwisata yang paling depan, sementara partisipasi masyarakat, partisipasi investor cukup signifikan sehingga kesadaran kolektif perlu terus didorong untuk meminimalisir pembiayaan terutama soal penanganan sampah,” kata Hans Sodo menambahkan.
Baca juga: Mabar permudah wisatawan lewat layanan transaksi non tunai
Hans Sodo mengajak masyarakat dan semua pihak terkait di kabupaten ujung barat Pulau Flores itu untuk menjaga Labuan Bajo bersama dalam upaya mensukseskan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.
