Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan bahwa daerahnya berkomitmen tinggi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar dapat kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Kami tentu akan berusaha memperbaiki dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, efektif dan efisien. Ini adalah upaya kami agar opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat kami pertahankan," katanya di Kupang, Selasa.
Hal ini disampaikan Gubernur saat menyambut kedatangan Ketua BPK RI Isma Yatum yang melakukan kunjungan kerjanya Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Ketua BPK dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda penting dalam kunjungan kerjanya termasuk pertemuan bersama jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTT.
Gubernur NTT juga menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh atas tugas BPK RI dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
"Kunjungan ini tentu menjadi semangat bagi kami untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan agar tetap transparan, akuntabel dan profesional," ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan agar kolaborasi kerja dan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT juga pemda lainnya dan BPK RI dapat tetap solid terjalin.
"Hal ini sebagai upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan transparan," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat meraih catatan positif dengan mendapatkan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2015 dan terakhir diterima pada Mei 2024 lalu.
