Kupang (ANTARA) - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mendukung program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tengah mengembangkan tanaman kelor untuk konsumsi masyarakat dalam mengatasi persoalan gizi buruk di provinsi berbasis kepulauan ini.
"Pengembangan kelor ini program yang sangat baik karena nilai gizi yang begitu tinggi untuk menangani gizi buruk," katanya saat memberikan arahan dalam kegiatan rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi NTT tahun 2019 di Kupang, Kamis (25/4).
Ia meminta pemerintah daerah setempat agar tanaman kelor yang dikembangkan tidak diprioritaskan untuk tujuan ekspor namun untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak di daerah itu.
"Sebenarnya saya sedih kalau mendengar NTT ekspor kelor ke Australia..Kenapa tidak untuk masyarakatnya saja," katanya dan menjelaskan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika mengonsumsi daun kelor terutama dalam memperbaiki mutu sumber daya manusia.
"Untuk itu saya betul-betul meminta agar kaum perempuan dapat memperhatikan hal ini terutama pola asuh anak dan penyiapan gizi yang memadai dalam keluarga," katanya.
Kegiatan Rakerkesda yang dipusatkan di Hotel Aston Kupang itu dihadiri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat beserta unsur pimpinan daerah dari 22 kabupaten/kota se-NTT.
Selain itu, lebih dari 500 peserta dari kalangan tenaga kesehatan di antaranya para kepala dinas kesehatan dari kabupaten/kota, para pimpinan rumah sakit dan puskesmas, dokter, perawat, serta bidan dari daerah-daerah di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
Baca juga: Artikel - NTT meraup manfaat daun kelor
Baca juga: Artikel - Menanti wujud gerakan Revolusi Hijau di NTT
Menkes sedih dengar NTT ekspor daun kelor ke Australia
Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kiri) sedang memberikan arahan dalam kegiatan rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 di Kupang, Kamis (25/4/2019). (ANTARA FOTO/Aloysius Lewokeda).
Menteri Kesehatan Nila Moeloek mendukung program Pemprov NTT yang tengah mengembangkan tanaman kelor untuk konsumsi masyarakat dalam mengatasi persoalan gizi buruk di provinsi berbasis kepulauan ini.
