Penutupan Pulau Komodo adalah sebuah tindakan berani

id Komodo

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat. (Antara foto/Aloysius Lewokeda)

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan rencana pemerintahannya untuk menutup sementara Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) pada 2020 merupakan sebuah tindakan berani.
Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan rencana pemerintahannya untuk menutup sementara Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) pada 2020 merupakan sebuah tindakan berani.

“Kebijakan menutup Pulau Komodo dari aktivitas wisatawan ini merupakan sebuah keberanian dan ketegasan dari pemerintah dalam bertindak untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Kupang, Sabtu (24/8).

Ia menyebut kebijakan lain yang berani diambil pemerintahannya seperti moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia asal NTT serta moratorium pertambangan.

Dikatakannya, terkait rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) selama 1 tahun tersebut untuk tujuan konservasi satwa komodo dan eskosistemnya dalam rangka meningkatkan nilai wisata komodo.

Menurutnya, kebijakan ini semata-mata untuk mengangkat martabat masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu. “Kebijakan ini juga demi pelestarian lingkungan hidup dan yang paling penting pemenuhan kesejahteraan seluruh masyarakat NTT,” tegasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mengatakan, pemerintah provinsi ingin menutup sementara Pulau Komodo karena tidak ingin nasib satwa komodo seperti di Pulau Padar.

Baca juga: Artikel - Daya tarik Komodo dan fenomena penutupan Pulau Komodo
Punahnya Komodo di Pulau Padar akibat mata rantai komodo dihabisi serta kegiatan perburuan liar dan pembakaran kawasan di sekitar Pulau Padar. (ANTARA Foto/Ist)
“Komodo di Pulau Padar sudah punah total, ini menjadi salah satu alasan mendasar mengapa Pemerintah Provinsi NTT ingin Pulau Komodo direvitalisasi agar nasib Komodo di pulau itu tidak sama dengan di Pulau Padar,” katanya.

Populasi komodo yang mendiami Pulau Padar antara 1980 hingga 1990-an masih banyak, namun seiring perjalanan waktu satwa tersebut mengalami kepunahan akibat sejumlah faktor seperti perburuan liar hewan yang menjadi rantai makanan komodo maupun perubahan lingkungan akibat pembakaran hutan.

Karena itu, kata Wayan Darmawa, pemerintah provinsi menginginkan populasi komodo yang ada di Pulau Komodo tidak mengalami nasib serupa dengan di Pulau Padar. “Sudah ada indikasi penurunan populasi maupun praktik perburuan liar yang masih terjadi,” katanya.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, menyiapkan sejumlah strategi di antaranya pemulihan habitat komodo seperti keadaan semula menjadi binatang liar, peningkatan ekosistem dan rantai pasokan makanan.

Selain itu dilakukan penataan berupa satu pintu masuk ke TNK, kemitraan pengelolaan dengan pemerintah pusat dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang menghuni pulau-pulau di dalam kawasan tersebut.

Baca juga: Penutupan Pulau Komodo untuk kepentingan konservasi
Baca juga: Jokowi setuju penutupan Pulau Komodo
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar