MUI ajak elemen masyarakat NTT jaga perdamaian

id MUI NTT

MUI ajak elemen masyarakat NTT jaga perdamaian

Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur H Abdul Kadir Makarim saat berorasi dalam acara pernyataan sikap berbagai elemen masyarakat di NTT untuk mendukung presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, digelar di halaman Kantor Gubernur NTT di Kupang, Jumat (27/9/2019). (ANTARA FOTO/Aloysius Lewokeda)

Ketua MUI NTT H Abdul Kadir Makarim mengajak berbagai elemen masyarakat di daerah ini untuk tetap menjaga perdamaian di tengah kondisi politik di Tanah Air yang sedang begejolak.
Kupang (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur H Abdul Kadir Makarim mengajak berbagai elemen masyarakat di daerah ini untuk tetap menjaga perdamaian di tengah kondisi politik di Tanah Air yang sedang begejolak.

"Mari kita sekalian tetap hidup bersama dalam perdamaian, karena NTT merupakan Nusa Terindah Tolerasinya (NTT)," kata Abdul Kadir Makarim di Kupang, Sabtu (28/9) menanggapi fenomena demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat yang terus berlangsung saat ini.

Makarim mengatakan, reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait kondisi politik di Tanah Air saat ini merupakan hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi.

Namun, lanjutnya, perbedaan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk merongrong atau menjatuhkan pemerintahan yang sah yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia.

Baca juga: MUI NTT ajak umat lintas agama bangun bangsa
Baca juga: MUI NTT seruhkan elemen bangsa duduk bersama akhiri segala perbedaan


Menurutnya, sudah ada mekanisme aturan yang disiapkan negara yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan berbagai perbedaan yang ada.

"Karena itu, masyarakat atau umat tidak boleh terprovokasi dengan kericuhan di daerah lain apalagi kita di NTT yang sudah terkenal dengan toleransi yang tinggi," katanya.

Makarim menyakini, umat Islam di provinsi ini pasti tetap mendukung presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta pemerintahan Jokowi-JK yang masih berlangsung sampai saat ini.

"Untuk itu kita juga perlu waspada terhadap adanya kepentingan lain yang mengkhianati hasil kesepakatan bersama ini dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Baca juga: Beda pilihan politik tak boleh merusak kerukunan, kata MUI
Baca juga: MUI NTT: Jangan bawa-bawa politik dalam khotbah