Ternyata pelanggan listrik non-PLN mencapai 99.381 KK
Tim kajian dari Univesitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mecatat jumlah pelanggan listrik non-PLN di NTT hingga pertengahan Oktober 2019 sudah mencapai 99.381 kepala keluarga (KK).
Kupang (ANTARA) - Tim kajian dari Univesitas Nusa Cendana (Undana) Kupang mecatat jumlah pelanggan listrik non-PLN di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga pertengahan Oktober 2019 sudah mencapai 99.381 kepala keluarga (KK).
Jumlah pelanggan non-PLN tersebut diperoleh dari hasil kajian yang dilakukan Undana Kupang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT terkait hasil verifikasi rasio elektrifikasi NTT 2019 di Kupang, Senin (28/10).
"Hasil kajian kami mencatat jumlah pelanggan non-PLN listrik di NTT saat ini mencapai 99.381 KK dengan menyumbang rasio elektrifikasi sebesar 29,42 persen," kata Rektor Undana Kupang yang juga Ketua Tim Kajian Prof Ir Fredrik L Benu, MSi, PhD, dalam kegiatan seminar dan Dekrlarasi Hasil Verifikasi Rasio Elektrifikasi Nusa Tenggara Timur 2019.
Dia menjelaskan rasio elektrifikasi yang disumbang dari pelanggan non-PLN tersebut di antaranya KK yang numpang pada KK ber-ID PLN sebesar 4,32 persen.
Baca juga: Tahun 2020, ratio elektrifikasi di NTT sudah 100 persen
Baca juga: Rasio elektrifikasi listrik 100 persen pada 2020
Selain itu, KK perluasan atau over spanning dari KK ber-ID PLN sebesar 7,58 persen, dan KK bersumber listrik lainnya 17,52 persen.
Dia menjelaskan pelanggan non-PLN yang melakukan perluasan dari pelanggan ber-ID PLN cukup banyak dan secara teori berisiko terjadinya kebakaran akibat hubungan singkat arus listrik. "Karena itu kami minta agar mereka mendapat perhatian khusus dari PLN," katanya.
Fredik mengatakan pelanggan non-PLN yang menggunakan sumber listrik seperti tenaga surya dan teknologi lainnya juga bersifat tidak stabil karena potensi kerusakan tanpa didukung kemampuan memperbaiki.
Karena itu, menurutnya, PLN ataupun pemerintah daerah perlu memberikan suatu paket pelatihan bagi masyarakat selaku pengguna listrik di desa-desa.
Hadir dalam seminar tersebut dari lintas unsur di antaranya, pemerintah dan DPRD Provinsi NTT, Dirjen Keternagalistrikan Kementerian ESDM, jajaran pimpinan PT PLN Unit Induk Wilayah NTT, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta media massa setempat.
Baca juga: PLN hadirkan program One man one hope kejar elektrifikasi
Baca juga: Rasio elektrifikasi untuk NTT ditargetkan 90 persen dalam tahun ini
Jumlah pelanggan non-PLN tersebut diperoleh dari hasil kajian yang dilakukan Undana Kupang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT terkait hasil verifikasi rasio elektrifikasi NTT 2019 di Kupang, Senin (28/10).
"Hasil kajian kami mencatat jumlah pelanggan non-PLN listrik di NTT saat ini mencapai 99.381 KK dengan menyumbang rasio elektrifikasi sebesar 29,42 persen," kata Rektor Undana Kupang yang juga Ketua Tim Kajian Prof Ir Fredrik L Benu, MSi, PhD, dalam kegiatan seminar dan Dekrlarasi Hasil Verifikasi Rasio Elektrifikasi Nusa Tenggara Timur 2019.
Dia menjelaskan rasio elektrifikasi yang disumbang dari pelanggan non-PLN tersebut di antaranya KK yang numpang pada KK ber-ID PLN sebesar 4,32 persen.
Baca juga: Tahun 2020, ratio elektrifikasi di NTT sudah 100 persen
Baca juga: Rasio elektrifikasi listrik 100 persen pada 2020
Selain itu, KK perluasan atau over spanning dari KK ber-ID PLN sebesar 7,58 persen, dan KK bersumber listrik lainnya 17,52 persen.
Dia menjelaskan pelanggan non-PLN yang melakukan perluasan dari pelanggan ber-ID PLN cukup banyak dan secara teori berisiko terjadinya kebakaran akibat hubungan singkat arus listrik. "Karena itu kami minta agar mereka mendapat perhatian khusus dari PLN," katanya.
Fredik mengatakan pelanggan non-PLN yang menggunakan sumber listrik seperti tenaga surya dan teknologi lainnya juga bersifat tidak stabil karena potensi kerusakan tanpa didukung kemampuan memperbaiki.
Karena itu, menurutnya, PLN ataupun pemerintah daerah perlu memberikan suatu paket pelatihan bagi masyarakat selaku pengguna listrik di desa-desa.
Hadir dalam seminar tersebut dari lintas unsur di antaranya, pemerintah dan DPRD Provinsi NTT, Dirjen Keternagalistrikan Kementerian ESDM, jajaran pimpinan PT PLN Unit Induk Wilayah NTT, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta media massa setempat.
Baca juga: PLN hadirkan program One man one hope kejar elektrifikasi
Baca juga: Rasio elektrifikasi untuk NTT ditargetkan 90 persen dalam tahun ini