Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan, fenomena radikalisme tidak hanya terpapar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah saja, namun sudah mewabah pada kelas menengah ke atas, khususnya di lingkungan TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Sebagai sebuah paham, radikalisme menjustifikasi perubahan sistem sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan. Jika ideologi ini menjadi pola pikir oknum TNI/POLRI dan ASN, maka harus diwaspadai agar tidak terjadi pola gerakan dari dalam," kata Ahmad Atang kepada ANTARA di Kupang, Senin (18/11).
Dia mengemukakan hal itu ketika dimintai pandangan seputar adanya oknum TNI/POLRI dan ASN yang terpapar paham radikalisme, dan bagaimana melakukan deteksi dini terhadap mereka yang sudah terkena paham radikalisme.
Baca juga: Perbaiki iklim kehidupan warga untuk cegah radikalisme
Baca juga: GP Ansor minta pemerintah serius sikapi keberadaan kelompok radikal
Ahmad Atang mengatakan, untuk mendeteksinya, tidak harus difahami dari sisi simbolik seperti cara berpakaian dalam bentuk cadar atau celana cingkrang, berjenggot dan sebagainya.
"Alasannya karena tidak semua yang memakai pakaian cadar, celana cingkrang maupun yang berjengkot terindikasi radikalis," kata mantan Pembantu Rektor I UMK itu.
Ahmad Atang menegaskan negara tidak harus sensitif terhadap simbolisme agar tidak menjadi tertuduh oleh publik, tetapi harus bersikap manusiawi agar dapat mengidentifikasi gerakan radikal dalam tubuh birokrasi, TNI dan Polri.
Dengan begitu, kata dia, oknum yang sudah terpapar radikalisme tidak membangun kekuatan, dan melakukan perlawanan terhadap negara dari dalam.
Baca juga: Radikalisme itu ancaman nyata
Baca juga: Pemkot Kupang ajak warganya tangkal radikalisme
Radikalisme sudah mewabah ke unsur TNI/Polri dan ASN
Dr Ahmad Atang. (ANTARA/Bernadus Tokan)
"Sebagai sebuah paham, radikalisme menjustifikasi perubahan sistem sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan," kata Ahmad Atang.
