"Kita mengharapkan dan mau agar semua pelabuhan di NTT bisa menjadi tempat persinggahan kapal tol laut," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Richard Jammy saat dihubungi di Kupang, Senin.
Menurutnya, jika semua pelabuhan disinggai tol laut maka sangat efektif memperlancar distribusi barang dalam upaya mengurangi disparitas harga sesuai yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Konsep tol laut menekankan pada konektivitas antarpulau sehingga arus barang dan penumpang di seluruh Indonesia tidak terhambat, katanya.
Namun demikian, katanya, wewenang penentuan pelabuhan yang menjadi jalur tol laut merupakan wewenang pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangannya.
"Kalau kita di provinsi hanya mengusulkan tapi wewenang penentuan tol laut ada di Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut yang bekerja sama dengan PT Pelni," katanya.
Saat ini terdapat beberapa daerah di NTT yang sudah disinggahi kapal tol laut yakni Larantuka Lewoleba-Kupang-Rote-Sabu-Waingapu yang masuk jalur III tol laut yang dioperasikan PT Pelni melalui KM Caraka Jaya Niaga III, serta jalur II yang juga menyinggahi Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor.
Menurut Richard, pemerintah setempat menginginkan agar kabupaten lain setempat yang memiliki pelabuhan yang memadai namun belum disinggahi tol laut ke depannya dapat disinggahi karena NTT memiliki 22 kabupaten/kota.
Dia mengakui wewenang pengelolaan beberapa pelabuhan di NTT akan segera ditangani oleh Pelindo III sehingga lebih memungkinkan akan difungsikan sebagai tol laut.
Sebelumnya, General Manager PT Pelindo III Kupang Boy Rubyanto mengatakan terdapat empat pelabuhan di daerah setempat yang akan dikelola oleh Pelindo III yaitu Pelabuhan Labuan Bajo dan Reo di Pulau Flores serta Atapupu dan Wini di Pulau Timor.
"Saat ini penyerahan pengelolaan empat pelabuhan itu prosesnya masih di Perhubungan Laut, targetnya sekitar pertengahan 2017 ini sudah dialihkan ke Pelindo," katanya secara terpisah di Kupang.
Boy mengatakan empat pelabuhan tersebut nantinya akan disesuaikan untuk kepentingan persinggahan kapal tol laut.
Pelindo III akan menyesuaikan lagi kondisi pelabuhan yang akan diserahkan tersebut terkait kapasitas dan infastruktur pelabuhan.
Pelabuhan utama
Richard juga berharap agar pulau-pulau besar di daerah itu memiliki pelabuhan utama sehingga NTT tidak hanya memiliki satu pelabuhan utama saja, yakni Pelabuhan Tenau Kupang.
"Pelabuhan Tenau menjadi satu-satunya pelabuhan utama di NTT dan yang lainnya masih berstatus sebagai pelabuhan pengumpul," katanya.
Dia mengatakan pelabuhan Tenau merupakan salah satu pelabuhan dari 24 pelabuhan di Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Jokowi sebagai sentra poros maritim dunia.
Menurut dia, sebagai provinsi kepulauan, pemerintah setempat berharap agar setiap pulau besar di NTT seperti Pulau Timor, Flores, Alor, Sumba, masing-masing memiliki pelabuhan utama.
Pelabuhan utama itu akan menjadi pusat pengembangan guna mendukung aktivitas bongkat muat serta meningkatkan jalur persinggahan kapal yang berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau besar itu.
"Sebagai contoh Pulau Sumba memiliki dua pelabuhan pengumpul besar di Waingapu, Sumba Timur, dan Waikelo, Sumba Barat Daya, ini bisa didorong mana untuk dikembangkan sebagai pelabuhan utama di sana," katanya.
Dia mengatakan pemerintah provinsi dalam perannya hanya mengkaji dan mengusulkan pelabuhan utama namun yang menentukan merupakan wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Saat ini, katanya, semua kabupaten/kota di daerah setempat sudah memiliki pelabuhan yang kebanyakan dikelolah melalui Unit Pengelola Pelabuhan di bawah Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Dia menyebutkan beberapa pelabuhan yang dimanfaatkan untuk persinggahan kapal barang seperti Pelabuhan Tenau Kupang, Maumere di Kabupaten Sikka, Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Ende, Labuan Bajo, Waingapu di Sumba Timur.
Ada pula pemanfaatan pelabuhan sebagai rute persinggahan kapal tol laut seperti pelabuhan di Kabupaten, Sabu Raijua, Rote, Alor, Lembata, Flores Timur dan Sumba Timur.
Dia mengatakan setiap tahun pihaknya terus mengkaji keberadaan pelabuhan yang ada terkait dengan fasilitas yang digunakan, apakah layak atau tidak.
"Jika fasilitas yang ada sudah dianggap tak laik lagi, maka kami akan mengusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk dibangun kembali, demikian juga kita usulkan untuk pengembangan pelabuhan sebagai pelabuhan utama," katanya.
"Pelabuhan Tenau menjadi satu-satunya pelabuhan utama di NTT dan yang lainnya masih berstatus sebagai pelabuhan pengumpul," katanya.
Dia mengatakan pelabuhan Tenau merupakan salah satu pelabuhan dari 24 pelabuhan di Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Jokowi sebagai sentra poros maritim dunia.
Menurut dia, sebagai provinsi kepulauan, pemerintah setempat berharap agar setiap pulau besar di NTT seperti Pulau Timor, Flores, Alor, Sumba, masing-masing memiliki pelabuhan utama.
Pelabuhan utama itu akan menjadi pusat pengembangan guna mendukung aktivitas bongkat muat serta meningkatkan jalur persinggahan kapal yang berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau besar itu.
"Sebagai contoh Pulau Sumba memiliki dua pelabuhan pengumpul besar di Waingapu, Sumba Timur, dan Waikelo, Sumba Barat Daya, ini bisa didorong mana untuk dikembangkan sebagai pelabuhan utama di sana," katanya.
Dia mengatakan pemerintah provinsi dalam perannya hanya mengkaji dan mengusulkan pelabuhan utama namun yang menentukan merupakan wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Saat ini, katanya, semua kabupaten/kota di daerah setempat sudah memiliki pelabuhan yang kebanyakan dikelolah melalui Unit Pengelola Pelabuhan di bawah Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
Dia menyebutkan beberapa pelabuhan yang dimanfaatkan untuk persinggahan kapal barang seperti Pelabuhan Tenau Kupang, Maumere di Kabupaten Sikka, Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Ende, Labuan Bajo, Waingapu di Sumba Timur.
Ada pula pemanfaatan pelabuhan sebagai rute persinggahan kapal tol laut seperti pelabuhan di Kabupaten, Sabu Raijua, Rote, Alor, Lembata, Flores Timur dan Sumba Timur.
Dia mengatakan setiap tahun pihaknya terus mengkaji keberadaan pelabuhan yang ada terkait dengan fasilitas yang digunakan, apakah layak atau tidak.
"Jika fasilitas yang ada sudah dianggap tak laik lagi, maka kami akan mengusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk dibangun kembali, demikian juga kita usulkan untuk pengembangan pelabuhan sebagai pelabuhan utama," katanya.
