Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menilai pemerintah di tingkat kabupaten/kota tidak serius dalam mengurus pengembangan tanaman kelor yang telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah provinsi berbasis kepulauan saat ini.
"Belum ada satu kabupaten/kota di NTT yang serius urus kelor dengan alasan karena tidak memiliki lahan untuk pengembangan tananam tersebut," kata Gubernur Laiskodat di Kupang, Senin (17/2).
Ia menambahkan hal itu terkait program pengembangan tanaman kelor guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.
Ia menyebutkan telah menginstruksikan kepada semua kepala daerah di NTT untuk mengembangkan tanaman kelor masing-masing untuk 1.000 haktare.
"Masing-masing kabupaten harus memiliki lahan untuk pengembangan usaha kelor seluas 1.000 haktare dan setiap rumah tangga minimal ada lima pohon kelor yang ditanam di lingkungan rumah warga," jelasnya.
Menurutnya, sejumlah pengusaha dari Jakarta telah meminta pemerintah NTT untuk pengadaan 1 ton kelor namun sampai saat ini belum bisa dipenuhi.
Viktor meminta Dinas Pertanian NTT untuk segera membagikan benih kelor kepada masyarakat secara gratis guna mendukung pengembangan usaha tanaman kelor.
Sementara itu salah seorang penyuluh pada Dinas Pertanian, Provinsi NTT, Bone Rangga menyatakan mendukung terhadap tekad Gubernur NTT dalam mengembangan tanaman kelor di provinsi tersebut.
"Kami penyuluh sangat mendukung tekad dan semangat kerja gubernur khususnya terkait dengan kelor. Hanya perlu diketahui bahwa setiap lahan kelor yang dipanen membutuhkan mesin pengiring. Secara teknis, kelor tidak boleh lebih dari empat (4) jam untuk dikeringkan setelah dipanen," terang Bone.
Menurut dia, harga mesin pengering kelor mencapai Rp75 juta/unit dan membutuhkan 15 orang tenaga kerja untuk mengelola satu haktare lahan kelor.
