Pembangunan sekolah darurat di Kupang segera dimoratorium

Oelamasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur akan segera memoratorium pembangunan sekolah darurat di wilayah kerjanya yang berbatasan langsung dengan daerah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse.

"Pembangunan sekolah darurat hanya akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, sehingga diambil kebijakan untuk memoratoriumnya," kata Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe di Kupang, Selasa (25/2).

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang dari FPG itu mengemukakan hal tersebut di sela-sela peresmian bantuan perbaikan SDN Dendeng di Kecamatan Kupang Tengah, sekitar 22 KM dari Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang.

Kabupaten Kupang memiliki wilayah pemerintahan yang cukup luas dengan 160 desa, 17 kelurahan, dan 24 kecamatan dengan kondisi topografi wilayah yang terdiri dari bukit dan ngarai yang lebar.

Kondisi pemukiman penduduk juga tidak terkonsentrasi seperti di wilayah perkotaan, namun berpencar-pencar sehingga kebutuhan untuk sekolah menjadi lebih banyak.

"Ini yang membuat masyarakat pada umumnya berswakelola membangun suatu sekolah darurat dengan tiang kayu, atap dari daun gewang dan didingin dari bebak, namun pada akhirnya menjadi beban bagi pemerintah," ungkapnya.

Jerry Manafe menjelaskan, sekolah-sekolah darurat yang dibangun memang atas inisiatif masyarakat dan bersifat insidentil karena keperluan mereka untuk membantu anak-anak agar tidak berjalan jauh ke sekolah lain di sekitarnya.

Hanya saja, lanjut dia persoalannya ketika sudah dibangun, aspek keberlanjutannya tidak diperhitungkan secara baik sehingga pemerintah daerah yang harus menanggung.

"Ketika sekolah darurat dibangun juga tidak dipersiapkan dengan tenaga pengajar yang memadai, sehingga umumnya adalah tenaga honor dengan gaji yang sangat kecil," katanya.

Jerry Manafe, mengatakan pembanguan sekolah-sekolah darurat itu menjadi beban bagi pemerintah daerah karena harus melakukan pendataan kembali untuk dibangun secara permanen.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah daerah akan melakukan moratorium atau menghentikan pembangunan sekolah yang bersifat darurat.

"Jadi kalau mau bangun harus ada izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kalau memenuhi syarat baru boleh dibangun," katanya menegaskan.

Dia mengemukakan, tidak boleh ada prinsip bahwa biar sekolah darurat yang penting otak tidak darurat.

"Prinsip seperti itu, menurut saya keliru, sebab ketika anak-anak bisa nyaman belajar maka otaknya pasti terisi dengan baik," demikian Jerry Manafe.

Baca juga: TX Foundation minta lembaga pendidikan di Kupang tingkatkan prestasi
Baca juga: Pemkab Kupang apresiasi terhadap bantuan dari Taiwan