Bupati Sumba Timur harapkan tambahan anggaran Pilkada ditanggung pusat

Kupang (ANTARA) - Bupati Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Gidion Mbilijora mengharapkan agar tambahan anggaran untuk kelanjutan tahapan Pilkada 2020 ditanggung pemerintah pusat.

"Sebaiknya pemerintah pusat saja yang tanggung karena daerah sudah tidak berdaya lagi. Semua anggaran sudah terkuras untuk penanganan COVID-19," kata Gidion Mbiliyora kepada ANTARA, Selasa (9/6).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kesiapan pemerintah di daerah dalam mengalokasikan anggaran tambahan untuk membiayai kelanjutan tahapan Pilkada 2020.

Menurut dia, sebagai kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada, pihaknya telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2019, baik untuk penyelenggara, pengawas maupun untuk kepentingan pengamanan Pilkada di daerah itu.

Baca juga: Usulan anggaran Pilkada jangan sampai bebankan negara
Baca juga: Sumba Timur siapkan puskesmas dan hotel untuk karantina pekerja migran

Anggaran yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), tertanggal 1 Oktober 2019 tersebut dengan nominal anggaran sebesar Rp29.716.500.000.

"Jadi kalau sekarang harus ada tambahan anggaran, daerah sudah tidak sanggup karena hampir seluruh anggaran di daerah telah dialokasikan untuk kepentingan penanganan COVID-19," katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Thomas Dohu secara terpisah mengatakan, perlu ada tambahan alokasi anggaran untuk membiayai kelanjutan tahapan Pilkada serentak 2020, karena akan ada item belanja yang harus diakomodir seperti belanja alat pelindung diri (APD).

"Karena pelaksanaan tahapan ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka KPU memerlukan tambahan anggaran untuk belanja kelengkapan APD untuk petugas dan belanja lain yang diperlukan sesuai protokol kesehatan," kata Thomas Dohu.

Thomas Dohu mengatakan, telah meminta seluruh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020 untuk segera mempersiapkan usulan tambahan anggaran, sambil menunggu kebijakan dari KPU RI.

"Saat ini usulan anggaran sedang dibuat oleh masing-masing daerah, dan kepastiannya masih menunggu kebijakan KPU RI, baik itu norma, jenis kebutuhan, jumlah dan standar harganya," pungkas Thomas Dohu.