KPU Sumba Timur tambah 103 TPS cegah kerumunan warga di Pilkada

id NTT, Sumba Timur, Pilkada 2020, KPU Sumba Timur, TPS

KPU Sumba Timur tambah 103 TPS cegah kerumunan warga di Pilkada

Proses pemungutan suara dalam Pemilu 2019 pada salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. (ANTARA/Kornelis Kaha)

Penambahan TPS ini untuk menguraikan kerumunan massa saat Pilkada nanti dalam rangka penerapan protokol pencegahan COVID-19
Kupang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, menambah sebanyak 103 tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencegah kerumunan warga guna mencegah penyebaran COVID-19 saat Pilkada 2020 di daerah itu.

"Penambahan TPS ini untuk menguraikan kerumunan massa saat Pilkada nanti dalam rangka penerapan protokol pencegahan COVID-19," kata Ketua KPU Sumba Timur, Oktavianus Landi ketika dihubungi dari Kupang, Sabtu, (11/7).

Baca juga: Sumba Timur dapat tambahan anggaran Rp2,7 miliar untuk pilkada

Ia mengatakan, pihaknya telah memetakan penambahan sebanyak 103 TPS tersebut sehingga total TPS untuk Pilkada di Sumba Timur sebanyak 573 TPS.

Oktavianus mengatakan, upaya ini untuk menyiasati adanya ketentuan terkait protokol pencegahan COVID-19 dalam Pilkada bahwa jumlah pemilih di setiap TPS dari sebelumnya 800 orang dikurangi menjadi 500 orang per TPS.

Ia menjelaskan, untuk penerapan protokol pencegahan COVID-19 ini, KPU Sumba Timur juga mendapat alokasi tambahan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp2,7 miliar.

"Anggaran ini akan digunakan untuk semua kebutuhan berkaitan dengan pencegahan COVID-19 dari tingkat kabupaten hingga TPS, seperti alat pelindung diri, sarana cuci tangan, desinfektan, thermogun dan sebagainya," katanya.

Menyinggung terkait persiapan aspek lain dalam Pilkada 2020 di daerah setempat, ia mengatakan pihaknya juga telah melantik badan ad-hoc meliputi PPK sebanyak 110 orang dan PPS 468 orang.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang berproses untuk pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dibutuhkan sebanyak 573 orang.

Ratusan anggota PPDP tersebut sementara dalam masa pemeriksaan kesehatan baik tes cepat atau rapid test maupun gejala influensa, katanya.

Baca juga: Tak ada kesulitan cairkan anggaran pengawasan pilkada

Baca juga: NTT dapat tambahan Rp18,9 miliar untuk pilkada 2020


Oktavianus Landi mengatakan, pihaknya berencana akan menetapkan PPDP pada Sabtu (11/7), dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pada 13-14 Juli mendatang.

"Dalam bimtek nanti berbagai informasi termasuk penerapan protokol pencegahan COVID-19 menjadi bagian utama dari materi," katanya.
Pewarta :
Editor: Bernadus Tokan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar