Labuan Bajo (ANTARA) - Kapolres Manggarai Barat AKBP Bambang Hari Wibowo berharap penyelesaian penentuan batas antara lahan milik negara yang akan dikelola demi peningkatan kualitas pariwisata Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berlangsung tanpa konflik.
"Masalah ini harus diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai langkah yang kita ambil menjadi hambatan pembangunan," kata Bambang di Labuan Bajo, Kamis, (26/8).
Bambang mengatakan perlu upaya komunikasi dan sosialisasi bertahap kepada masyarakat agar program pemerintah pusat bisa berjalan baik di daerah. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat tahu maksud dan tujuan program yang ada, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Ia menyebut hal-hal terkait penentuan batas lahan milik negara telah didiskusikan bersama para pemangku kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak yang tinggal di daerah destinasi super premium ini perlu mengambil langkah yang tidak menimbulkan konflik ke depan.
Bambang menekankan pentingnya kesadaran untuk membangun kawasan ini sehingga minimalisasi benturan di lapangan perlu dilakukan sejak dini.
Kondisi tersebut harus dibentuk agar tidak mengganggu iklim pembangunan di Manggarai Barat. Ia pun berharap, berbagai langkah yang telah diambil tidak menjadi hambatan bagi pembangunan pariwisata super premium.
Bambang menjelaskan, Polres Manggarai Barat tengah melakukan pemantauan dan penyelidikan atas situasi di lokasi lahan yang mau digunakan untuk peningkatan kualitas pariwisata seluas 135,22 hektar tersebut.
Baca juga: Bupati Mabar sebut lahan hutan Bowosie adalah milik negara
Polres Manggarai Barat, katanya, akan menggunakan langkah yang tepat agar proses pembangunan bisa berjalan, program pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan baik, dan situasi masyarakat kondusif.
Baca juga: Kapolres Mabar ajak masyarakat bersatu lawan COVID-19
"Intinya kita duduk bersama mengambil langkah bersama. Keberhasilan suatu daerah itu dinilai karena kerja tim, kita semua," tandasnya.
