Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memberikan peluang kepada kepala desa berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya hingga S3.
"Ke depannya kepala desa karena prestasinya bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, (10/10).
Ia menambahkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan juga terbuka bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
Maka itu, lanjut Mendes PDTT, kementeriannya sedang berikhtiar dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk LPDP agar kepala desa dan TPP yang berprestasi dapat kuliah hingga S3.
Gus Halim, demikian ia biasa disapa, mengatakan ke depannya rekrutmen TPP diprioritaskan melalui Pendamping Lokal Desa (PLD). Artinya, penataan kapasitas pendamping desa berbasis pondasi yang kuat dengan gunakan sistem merit.
"Konstruksi bangunan untuk pendamping itu kuat karena keberadaan TPP sangat dibutuhkan dan strategis hingga saya selalu katakan TPP adalah anak kandung Kementerian Desa," katanya dalam Rapat Koordinasi Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Palu, Sabtu (9/10).
Terkait soal Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, Gus Halim mengatakan memerlukan data mikro level desa.
"Target Presiden untuk Nol Persen Kemiskinan Ekstrem harus dilakukan pada level desa dan berbasis data mikro by name by adress," katanya
Hingga saat ini, disampaikan, sekitar 60 persen desa dari total 74.961 desa telah menyelesaikan Pemuktakhiran Data Desa.
Untuk Sulawesi Tengah, Gus Halim meminta TPP untuk terus lakukan pemantauan agar desa segera tuntaskan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa.
"Berbicara Kemiskinan Ekstrem tidak bisa lepas dari Kementerian Desa, Kepala Desa dan Pendamping Desa," kata Gus Halim.
Ia mengatakan hal ini butuh sinergi dan kerja keras serta sinkronisasi antar segenap pihak yang berkompeten untuk urusan pembangunan desa.
Baca juga: Menteri Desa sapa para kepala desa di NTT
Baca juga: Pemerintah selesaikan kemiskinan ekstrem tujuh provinsi pada 2021, termasuk NTT
