Awal kemunculan Orde Baru pada 1966, hanya memiliki satu tekad, yakni melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Seiring perjalanan sejarah, semua bidang kehidupan masyarakat, baik itu politik, ekonomi dan hukum tidak lagi berjalan sebagaimana awal kemunculan Orde Baru, karena menimbulkan akses-akses negatif yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan rasa tidak percaya rakyat kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR, yang kemudian melahirkan gerakan reformasi yang disponsori oleh para mahasiswa pada saat itu, dengan satu tekad baja Reformasi Total di segala bidang kehidupan masyarakat.
Dalam pandangan para mahasiswa, ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan yang sangat lebar, karena dimonopoli oleh kelompok tertentu, konglomerasi, dan tidak mampu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia.
Kondisi dan situasi politik di Tanah Air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu 27 Juli 1996, akibat terjadinya pertikaian politik di dalam internal tubuh Partai Demokrasi Indonesia antara PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri dan PDI pimpinan Soerjadi.
Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah terhadap pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah.
Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang banyak memakan korban jiwa.
Pemilihan Umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak, yang kemudian memberikan dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998-2003.
Sementara, di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden. Namun, dalam SU MPR Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden dan BJ Habibie sebagai Wakil Presiden.
Baca juga: Reformasi birokrasi perpajakan harus terus direvisi
Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan.
Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.
Tekanan-tekanan politik dari para mahasiswa lewat demontrasinya agar Presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR/MPR. Maka pada 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.
Presiden Soeharto kemudian mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta, mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilu dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden.
Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden dan menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden BJ Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara pada saat itu.
Tugas yang dihadapi Habibie setelah menggantikan Presiden Soeharto, tidaklah ringan, karena dia harus berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.
Sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi, Presiden Habibie mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Namun, Indonesia pada saat itu justru mengalami eskalasi gangguan keamanan yang cukup tinggi, seperti pembunuhan misterius di Jawa Timur, kekerasan berbau agama di Jakarta, Ambon, Kupang, Kalimantan Barat, Aceh, Papua serta Timor Timur.
Baca juga: Reformasi kepolisian kian nyata
Presiden Habibie tampaknya memiliki sikap yang cukup terbuka terhadap kemerdekaan Timor Timur, sehingga dengan tegas mengatakan bahwa jika Timor Timur menolak status provinsi otonomi khusus di Indonesia, maka Timor Timur dapat merdeka.
Namun, militer Indonesia sangat tidak setuju dengan keinginan Habibie tersebut, karena berbahaya bagi persatuan Indonesia yang memunculkan efek domino bagi provinsi-provinsi lain di Tanah Air. Namun, hasil referendum menunjukkan bahwa 78 persen rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka.
Ancaman teroris
Kini, 20 tahun sudah reformasi hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia, namun rakyat di negeri ini belum sepenuhnya merasakan reformasi itu dapat mengubah tatanan kehidupan mereka dalam bermasyarakat, karena berbagai aksi serangan teroris yang terus menghantui sampai saat ini.
Aksi serangan teroris di Indonesia, tampaknya berawal dari meledaknya sebuah bom mobil yang diparkir di depan rumah Dubes Filipina untuk Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Agustus 2000 yang mengakibatkan dua orang tewas dan 21 lainnya mengalami luka-luka, termasuk Dubes Filipina (waktu itu) Leonides T Caday.
Pada 27 Agustus 2000, sebuah bom meledak di Kedubes Malaysia di Jakarta, namun tidak ada korban jiwa. Pada 13 September 2000, bom kembali mengguncang Jakarta, yakni di BEJ yang mengakibatkan 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, dan 57 lainnya rusak ringan.
Menjelang Malam Natal pada 24 Desember 2000, serangkaian serangan bom meledak di beberapa kota di Indonesia yang mengakibatkan 16 orang tewas, 96 lainnya luka-luka dan menghancurkan sekitar 37 mobil. Aktivitas terorisme di Indonesia dilaporkan terus meningkat pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Lima Hal Strategis Reformasi Ditjen Pajak
Pada 23 September 2001, sebuah bom meledak di kawasan Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat yang mengakibatkan enam orang cedera, disusul dengan sebuah ledakan bom di restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) Makassar pada 12 Oktober 2001, namun tidak ada korban jiwa.
Sebuah granat manggis meledak di depan rumah makan Ayam Bulungan Jakarta pada 1 Januari 2002 yang mengakibatkan satu orang tewas dan seorang lainnya mengalami luka-luka. Eskalasi serangan bom di Palu, Sulawesi Tengah terhadap sejumlah gereja di sana terus meningkat, namun tidak ada korban jiwa.
Serangan bom terdasyat terjadi pada 12 Oktober 2002 di sebuah club malam di Pantai Kuta, Bali yang mengakibatkan 202 orang yang sebagian besarnya adalah turing asing tewas, dan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka serius. Setelah itu, sebuah bom meledak di McDonald`s Makassar, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan tiga orang tewas dan 11 luka-luka.
Pada 5 Agustus 2002, sebuah bom mobil meledak di depan Mariott Hotel Jakarta, menewaskan belasan orang dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka. Pada 9 September 2004, ledakan besar yang bersumber dari sebuah mobil yang diparkir terjadi di depan Kedutaan Besar Australia.
Sekitar 5-11 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI.
Setelah beberapa tahun berjalan tanpa adanya serangan bom, Indonesia kembali tersudutkan dengan serangan teroris di Surabaya pada Minggu (13/5) pagi, Rusunawa Sidoarjo pada Minggu malam, Mapoltabes Surabaya pada Senin (14/5), dan Polda Riau pada Rabu (16/5).
Belasan orang tewas sia-sia dalam serangan bom tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 20 tahun perjalanan reformasi di Indonesia, belum mampu memberi rasa nyaman bagi warga negaranya, karena masih ada sisa-sisa bom yang akan terus meledak dimana pun dan kapan saja.
