Modal wirausaha pemula harus tepat sasaran

Kupang (AntaraNews NTT) - Pengamat ekonomi Dr James Adam mengatakan rencana pemerintah memberikan modal usaha kepada wirausaha pemula (WP) harus dilakukan dengan tepat sasaran agar sesuai tujuannya.

"Program pemerintah ini tentu baik, tetapi harus selektif dalam menentukan calon penerima. Kalau tidak selektif akan membias dan dana yang dikucurkan menjadi tidak tepat sasaran," katanya kepada Antara di Kupang, Kamis (14/6).

Mantan Dekan Ekonomi Universitas Artha Wacana Kupang tersebut memperkirakan bantuan modal itu akan cukup sulit menciptakan usahawan baru di daerah, karena modal yang dikucurkan terlalu kecil untuk membangun usaha.

Menurut dia, bantuan modal tersebut hanya cocok untuk usaha pemula sektor informal seperti pedagang sayur, ikan, daging di pasar-pasar atau usaha sampingan.

Namun, Anggota International Fund for Agricultural Development (IFAD) itu mengatakan bantuan modal ini bisa menciptakan usahawan baru, asalkan ada metode pembinaan dan kontrol yang jelas dari pemerintah.

"Jadi, besaran bantuan tersebut kalau peruntukannya untuk usaha pemula sektor informal seperti pedagang sayur, ikan, daging bisa saja menciptakan usaha baru hanya saja harus ada metode pembinaan dan kontrol yang jelas," katanya.

Baca juga: Bantuan modal gratis untuk wirausaha pemula

Tetapi, kalau bantuan itu untuk membangun usaha sektor formal, akan sulit dengan modal tesebut, katanya.

Pemerintah pusat pada 2018 memberikan bantuan modal untuk 400 wirausaha pemula untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tersebar di 21 kabupaten/kota.

Dalam program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini, dana bantuan untuk modal usaha itu besarannya bervariasi antara Rp10-13 juta per wirausaha pemula.

Wirausaha pemula (WP) yang menjadi penerima bantuan adalah mereka yang belum pernah menerima bantuan dana sejenis dari Kemenkop dan UKM, usia WP maksimal 45 tahun, dan pendidikan paling rendah SMP.

Syarat WP lainnya yaitu memiliki KTP, NIK, atau surat keterangan domisili yang masih berlaku, hingga izin usaha mikro dan kecil.

Setelah WP menerima bantuan permodalan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berjenjang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemda setempat.

Pelaksanaan monev dilakukan setiap semester selama dua tahun, kata Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT Johanis Mau belum lama ini.

Baca juga: Pemerintah bantu 400 wirausaha pemula di NTT