Santunan BPJS Ketenagakerjaan di Manggarai mencapai Rp25 miliar

id bpjs ketenagakerjaan,labuan bajo,manggarai barat,NTT

Santunan BPJS Ketenagakerjaan di Manggarai mencapai Rp25 miliar

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Labuan Bajo, Ardi Nugraha Harahap. ANTARA/Fransiska Mariana Nuka

...Pemerintah bisa mendorong dan mendukung perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Hal itu disebabkan
Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat jumlah pembayaran jaminan dan santunan yang diberikan di tiga wilayah Manggarai yakni Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur selama tahun 2021 sebesar Rp25 miliar untuk 2.493 kasus.

"Jumlahnya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah pembayaran pada tahun 2020 yang mencapai Rp 13 miliar dengan 1.823 kasus," kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Labuan Bajo, Ardi Nugraha Harahap di Labuan Bajo, Senin, (10/1).

Dia merinci selama tahun 2021, jumlah santunan jaminan hari tua (JHT) yang diberikan sebesar Rp23,47 miliar untuk 2.423 kasus. Selanjutnya jaminan kematian (JK) sebesar Rp1,43 miliar dengan 32 kasus; jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar Rp200 juta dengan 11 kasus; dan jaminan pensiun sebesar Rp190 juta dengan 27 kasus.

Sedangkan pada tahun 2020, jumlah santunan JHT yang diberikan sebesar Rp12,6 miliar untuk 1.775 kasus; JKM sebesar 530 juta untuk 13 kasus; JKK sebesar Rp270 juta untuk 8 kasus; dan JP sebesar Rp100 juta untuk 14 kasus.

Selain itu klaim JKM di Manggarai Barat pada tahun 2021 telah dibayarkan sebesar Rp294 juta untuk tujuh orang yang berstatus non-ASN atau tenaga kontrak daerah (TKD).

Ardy mengatakan naiknya pembayaran jumlah JHT dikarenakan iklim ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga tingginya tingkat pengurangan atau efisiensi karyawan dari perusahaan.

Sedangkan banyaknya klaim JKK bisa diartikan kecenderungan badan usaha/perusahaan memahami arti perlindungan terkait keselamatan kerja. JKK yang ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk sementara bersifat kecelakaan ringan.

Ardy berharap pemerintah bisa mendorong dan mendukung perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di tiga kabupaten tersebut.

Hal itu disebabkan banyaknya mnafaat yang bisa diterima oleh masyarakat jika menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

"Semoga kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin luas menyentuh masyarakat pekerja yang ada di pedesaan juga," harap Ardy.

Baca juga: Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di NTT capai empat juta jiwa

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan beri santunan JKM perangkat desa Mabar