Mabar: 1.000 pekerja rentan terima iuran jamsos ketenagakerjaan

id Pemkab Mabar, Manggarai Barat, pekerja rentan, jaminan sosial, Ney Asmon, Edistasius Endi,Kemiskinan ekstrem,Ketenagaker

Mabar: 1.000 pekerja rentan terima iuran jamsos ketenagakerjaan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM (Disnakertranskopumkm) Manggarai Barat Theresia P Asmon. ANTARA/Gecio Viana

Bupati sudah meneken MoU dengan platform digital WeCare.id untuk menggalang dana publik khusus bagi pekerja rentan, rangkul pekerja rentan Mabar...
Labuan Bajo (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan sebanyak 1.000 pekerja rentan menerima bantuan program iuran jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan tahun 2024 guna percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah itu.
 
"Dari perspektif ketenagakerjaan para pekerja rentan sangat mudah jatuh dalam garis kemiskinan dan jika mengalami risiko kerja selain cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan khusus pekerja informal sangat rendah," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UMKM Manggarai Barat Theresia P Asmon dihubungi di Labuan Bajo, Ahad.
 
Penetapan ribuan pekerja rentan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 298/KEP/HK/2024 tentang penetapan nama penerima bantuan Program Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2024 yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi tertanggal 3 September 2024.
 
Perempuan yang akrab disapa Ney Asmon itu menjelaskan program tersebut diprioritaskan bagi bagi pekerja informal, kategori miskin, kepala keluarga dengan tanggungan banyak orang, kepala keluarga disabilitas dan kepala keluarga perempuan.
 
Ney Asmon merinci penerima bantuan tersebut tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.
 
Mayoritas penerima bantuan berprofesi sebagai petani yakni sebanyak 925 orang, disusul 66 orang berprofesi sebagai nelayan dan sembilan orang pekerja lepas.
 
"Sebelumnya pemerintah daerah hanya membayar iuran bagi tenaga kontrak daerah (TKD), kepala desa dan perangkat desa, akan tetapi sejak tahun 2023 pembiayaan iuran untuk pekerja rentan dibiayai dari APBD yang datanya dipadupadankan dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," katanya.
 
Ney Asmon juga menjelaskan total anggaran untuk program iuran jamsos ketenagakerjaan itu lebih dari Rp200 juta dan langsung dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
 
"Harapannya kesadaran masyarakat untuk perlindungan jiwanya sendiri sebagai pekerja atau penggerak roda ekonomi bisa tumbuh dengan baik," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Pemkab Mabar dalam rangka menurunkan menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi stunting telah berkolaborasi dengan platform digital WeCare.id dan telah meluncurkan laman khusus yang akan dijadikan sebagai media untuk menarik simpati publik agar secara bersama-sama melakukan penggalangan dana.

Baca juga: Bawaslu Mabar perpanjang waktu pendaftaran PTPS

Baca juga: Manggarai Barat optimalkan aplikasi SMD tingkatkan disiplin ASN
 
"Bupati sudah meneken MoU dengan platform digital WeCare.id untuk menggalang dana publik khusus bagi pekerja rentan, rangkul pekerja rentan Mabar," katanya.*