Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk satuan tugas (satgas) untuk percepatan penangan kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat yang tersebar di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
"Kami sudah membentuk suatu satgas penangan kemiskinan ekstrem di daerah-daerah yang diketuai oleh wakil bupati dan sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan langkah-langkah konkrit," kata Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi kepada wartawan di Kupang, Jumat, (16/9/2022).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam menangani kemiskinan ekstrem di provinsi setempat.
Pemerintah Provinsi NTT mencatat warga miskin di provinsi itu masih berada di kisaran 20 persen lebih atau mengalami sedikit penurunan dari 21 persen pada 2018.
Nae Soi mengatakan melalui satgas tersebut dilakukan kategorisasi antara masyarakat yang fakir dan yang miskin untuk ditangani.
"Kalau warga yang fakir itu wajib hukumnya kita berikan bantuan secara karitatif, karena orang yang fakir yang sudah tidak mampu sama sekali sehingga pemerintah harus bantu," katanya.
Sedangkan warga yang miskin, kata dia berarti pemberdayaan, aksesibilitas sangat kurang sehingga pemerintah fasilitasi melalui pemberdayaan ekonomi.
Baca juga: Gubernur Laiskodat sebut kemiskinan di NTT tersisa 20 persen
"Kalau yang tidak punya lahan kita fasilitas untuk bisa menggarap lahan. Tidak punya alat pertanian kita akan fasilitasi," katanya.
Baca juga: Pengamat sarankan Pemda NTT fokus tingkatkan pendapatan warga
Ia mengatakan satgas telah memetahkan penduduk miskin secara detil berdasarkan nama dan alamat (by name by address) seperti halnya penanganan kekerdilan (stunting).
Nae Soi berharap langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui satgas ini dapat menurunkan angka kemiskinan di NTT secara signifikan.
